ABNnews – Komisi III DPR RI memastikan bakal mengawal ketat pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Jampidsus Febrie Adriansyah usai rumah pribadinya digeledah polisi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa perkara fantastis ini murni kelakuan individu dan bukan cerminan dari lembaga penegak hukum terkait.
“Peristiwa dugaan korupsi ini melibatkan personal atau oknum, bukan kebijakan maupun representasi dari institusi. Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik ego sektoral antar-institusi,” tegas Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2026).
Untuk memastikan pengusutan berjalan transparan, Senayan bergerak cepat. Komisi III DPR memutuskan membentuk tim pengawas khusus untuk memelototi tiga kasus korupsi yang saat ini tengah disidik oleh Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya.
“Komisi III DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas, dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas,” lanjutnya.
Habiburokhman menilai, keputusan Febrie Adriansyah yang memilih mundur dari posisinya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tidak boleh menyurutkan nyali pemberantasan korupsi di korps Adhyaksa. Ia meminta seluruh instansi penegak hukum tetap merapatkan barisan.
“Pengunduran diri ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Kami meminta dengan sangat agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, hingga TNI tetap solid, kompak, dan bersinergi rapat,” ucap legislator dari Fraksi Gerindra ini.
Lebih lanjut, Habiburokhman mewanti-wanti seluruh jajaran aparat penegak hukum agar menyatukan visi demi menyukseskan program kerja Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan kembali komitmen tegas kepala negara yang tanpa kompromi dalam menyapu bersih praktik rasuah di Indonesia.
Sinergi kuat dinilai menjadi harga mati agar tidak ada ruang bagi benturan ego antar-lembaga penegak hukum. Menurutnya, stabilitas keamanan dan hukum negara jauh lebih penting.
“Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju,” imbuh Habiburokhman.
Di akhir keterangannya, Habiburokhman memastikan DPR tidak akan tinggal diam dan bakal menjalankan fungsi kedewanan secara maksimal. Pembentukan tim pengawas ini diharapkan menjaga kerja sama antar-lembaga tetap berjalan di jalur yang semestinya.
“Kami di Komisi III akan terus memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerja sama antar-lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar,” pungkasnya.
