ABNnews – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) PERJUANGAN menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak boleh dihentikan di tengah jalan.
Kedua program tersebut wajib dilanjutkan demi ekonomi rakyat, namun tata kelolanya harus dievaluasi secara total.
Ketua Umum APKLI PERJUANGAN, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., menyebut kedua program era Presiden Prabowo Subianto ini merupakan langkah strategis dan revolusioner untuk mendongkrak kualitas SDM serta memicu pertumbuhan ekonomi nasional.
“MBG dan KDKMP tidak boleh di-stop. Ini adalah momentum besar yang sangat genuin dalam sejarah kebijakan ekonomi kerakyatan Indonesia. Program ini bukan hanya menyentuh kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga menjadi instrumen strategis membangun generasi emas, memperkuat UMKM, serta menggerakkan ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8 persen,” ujar dr. Ali Mahsun dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Meski mendesak program tetap jalan, APKLI PERJUANGAN menyoroti keras adanya aroma korupsi dalam pelaksanaan MBG serta potensi penyimpangan pada KDKMP.
Ali menegaskan, tindakan lancung tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng marwah agenda besar ekonomi kerakyatan yang digagas Presiden Prabowo.
Pihaknya mendesak aparat penegak hukum baik KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian untuk bergerak agresif menciduk para pelaku tanpa pandang bulu, sekalipun berada di lingkaran kekuasaan.
“Siapapun yang terlibat korupsi MBG maupun KDKMP harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pandang bulu, apalagi merasa dekat dengan Presiden. Kalau ada investor, pemilik modal, elit politik, atau pihak lain yang bermain dalam program ini, aparat penegak hukum wajib menindak tegas,” cetus dr. Ali.
Langkah tegas ini selaras dengan titah Presiden Prabowo Subianto di Sentul pada 3 Juni 2026 lalu, yang memerintahkan pengusutan tuntas korupsi MBG.
Selain itu, dugaan kongkalikong pembangunan fisik, pengadaan, hingga isu impor kendaraan di tubuh KDKMP juga didorong untuk segera diselisik.
Guna meminimalkan distorsi di lapangan, APKLI PERJUANGAN menyodorkan sejumlah rekomendasi evaluasi taktis kepada pemerintah. Untuk Program MBG: Target penerima manfaat direkomendasikan difokuskan hingga jenjang sekolah dasar (SD), balita, ibu hamil, serta ibu menyusui dengan prioritas utama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Sementara itu Untuk KDKMP: Koperasi desa/kelurahan dilarang keras berubah wujud menjadi gurita ekonomi baru yang mematikan warung kelontong dan pedagang kecil lokal. KDKMP harus diposisikan sebagai hub penampung produk petani, nelayan, dan industri rumahan.
“MBG dan KDKMP tidak gagal, dan tidak boleh gagal. Program ini harus sukses, harus dilanjutkan, tetapi wajib dievaluasi totalitas. Jangan sampai program mulia yang dirancang untuk rakyat justru dirusak oleh korupsi dan tata kelola yang lemah,” pungkas dr. Ali Mahsun.
