ABNnews – Kebocoran penerimaan negara yang ditaksir mencapai Rp 2.500 triliun ($150 miliar) setiap tahunnya menjadi biang kerok utama di balik mandeknya kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga guru.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi anggaran negara yang selalu kekurangan.
Blak-blakan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
“Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti. Kenapa gaji guru tidak bisa naik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa naik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus,” ujar Prabowo di hadapan para pemuka agama NU.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti salah satu praktik nakal yang melanggengkan kebocoran dana tersebut. Ia menyentil perilaku under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan oleh oknum pengusaha selama bertahun-tahun.
“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” cetus Prabowo emosional.
Menurut perhitungan para ahli yang dipaparkan Prabowo, manipulasi ini berujung pada kerugian negara yang luar biasa masif. Kekayaan alam bumi pertiwi yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan fasilitas publik serta peningkatan kesejahteraan abdi negara justru menguap ke luar negeri.
“Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (dolar AS) tiap tahun, Rp 2.500 triliun tiap tahun,” tegasnya.
Guna menyumbat pendarahan APBN tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah kini tengah melakukan perbaikan tata kelola negara secara agresif dan terukur.
Salah satu strategi utama yang diluncurkan adalah menerapkan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis satu pintu.
Ekspor satu pintu ini nantinya akan dikelola langsung melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Langkah taktis ini diandalkan untuk memotong celah manipulasi under invoicing yang biasa dimainkan oleh para pengusaha komoditas.
Tak hanya menyasar sektor swasta, langkah efisiensi radikal juga menyentuh internal pemerintahan. Mantan Menteri Pertahanan ini membeberkan bahwa pemerintah telah resmi menutup hingga 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus-menerus mencatatkan kerugian agar tidak lagi menyedot anggaran negara.
