ABNnews – Mantan Ketua MPR RI Amien Rais melayangkan warning keras kepada kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Tokoh Reformasi 1998 ini meminta para menteri dan kepala negara menghentikan segala bentuk pamer kemewahan atau aktivitas hiburan, karena reaksi masyarakat seragam, yaitu marah melihat adegan mewah di tengah situasi ekonomi rakyat yang sedang sulit.
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat tersebut menyoroti kondisi sosial-ekonomi saat ini yang dinilainya sedang tidak baik-baik saja. Kondisi itu ditandai dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal serta lesunya aktivitas ekonomi di pasar-pasar tradisional.
Atas dasar itu, Amien meminta jajaran menteri kabinet peka terhadap kesulitan masyarakat.
“Kurangi semaksimal mungkin suasana pesta pora para menteri. Terutama Pak Prabowo jangan pernah joget-joget lagi dan sempat difoto begitu, adegan-adegan bermewah-mewah sampai disiarkan ke publik. Reaksi masyarakat seragam yaitu marah,” tegas Amien Rais dalam pernyataan resminya melalui kanal YouTube Amien Rais Official, dikutip Jumat (12/6/2026).
Kendati melayangkan kritik tajam terkait gaya hidup kabinet, Amien Rais tetap menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas politik nasional.
Ia meminta publik mempertahankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2029.
Amien menegaskan, ritme pergantian kekuasaan setiap lima tahun sekali merupakan amanat murni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang wajib dihormati demi mencegah guncangan politik yang tidak perlu di tingkat pusat.
Menurutnya, sebuah pemerintahan hanya boleh dijatuhkan di tengah jalan jika terjadi alasan yang sangat luar biasa (extraordinary), seperti tindak pidana berat membocorkan rahasia negara atau keterlibatan skandal moral fatal.
“Mengingat pengalaman politik kita di masa lalu, 6 tahun ada lima presiden bergonta-ganti dan semuanya menguras energi nasional kita, maka Presiden Prabowo kita kasih fair chance, kesempatan yang wajar. Biarlah beliau bekerja sekeras-kerasnya untuk mewujudkan cita-citanya sampai 20 Oktober tahun 2029,” ujarnya.
Kesempatan wajar ini dinilai penting agar Prabowo bisa merealisasikan delapan program prioritasnya atau Astra Cita, yang mencakup penguatan demokrasi Pancasila, pemenuhan hak asasi manusia, penguatan pertahanan-keamanan, penciptaan lapangan kerja, hingga kesetaraan gender.
Amien juga menggarisbawah secara hukum tata negara, proses memakzulkan seorang kepala negara di Indonesia sangatlah kompleks.
Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, prosesnya harus melalui persetujuan berlapis yang ketat di DPR, evaluasi selama 90 hari di Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir di MPR.
Melihat konstelasi politik dan kepemimpinan parlemen saat ini, ia menilai wacana pemakzulan baik terhadap Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah hal yang hampir mustahil dilakukan.
“Mengharapkan para anggota DPR-MPR berani memaksa Presiden Prabowo, rasa-rasanya itu mustahil. Semarah apa pun kita pada Gibran, dengan konstelasi pimpinan DPR-MPR yang sekarang ini, kiranya melakukan impeachment terhadap Gibran itu juga amat sangat sulit,” tutur Amien sembari mengingatkan memori kelam sejarah politik Indonesia periode 1998-2004 yang menguras energi nasional akibat gonta-ganti presiden.
Namun di akhir pernyataannya, Amien kembali mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan jeritan ekonomi rakyat. Ia khawatir jika tekanan ekonomi seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan penarikan uang massal (rush domestik) terus berlanjut tanpa penanganan serius, hal itu dapat memicu keresahan sosial yang berujung pada gerakan massa (people power) yang lebih beringas dibanding tahun 1998.
