ABNnews – Pemerintah bersiap melakukan restrukturisasi besar-besaran di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah tegas ini diambil setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, membongkar adanya praktik lancung jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membuat anggaran dan target program prioritas tersebut membengkak tak terkendali.
Zulhas menjelaskan, pemerintah pada awalnya hanya menargetkan pembangunan hingga 21.000 titik SPPG di seluruh Indonesia. Namun, akibat adanya transaksi gelap jual-beli kuota titik tersebut, saat ini jumlahnya melonjak drastis menjadi 27.877 titik dapur MBG. Artinya, ada pembengkakan hingga 6.877 titik dari rencana semula.
“Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” ungkap Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Sengkarut pembengkakan jumlah titik SPPG ini ternyata juga merembet hingga ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Zulhas memaparkan, dari target awal yang dipatok hanya sekitar 2.000 titik di kawasan tersebut, kini jumlahnya ikut meledak hingga menyentuh angka 8.617 titik.
Mirisnya, khusus untuk SPPG di wilayah 3T tersebut, Zulhas menyebut sebanyak 6.138 dari total 8.617 titik ternyata sudah telanjur mengantongi Surat Keputusan (SK) pembangunan resmi dari BGN yang kini dikepalai oleh Nanik Sudaryati Deyang. Padahal, realisasi fisik dapur yang baru benar-benar selesai dibangun baru sekitar 1.700 titik.
Kondisi ini disinyalir dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk berburu cuan dengan menggadaikan dokumen negara ke lembaga pembiayaan.
“6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN. Kalau sudah ada SK, maka investornya ini taruh (SK untuk pinjaman) di bank, ya? Ya, taruh di bank. Nah, ini padahal dari 2.000 menjadi 8.617 bengkak 6.138, yang sudah selesai baru 1.700,” beber Ketua Umum PAN tersebut.
Berangkat dari temuan karut-marut tersebut, pemerintah menegaskan tidak akan tinggal diam. Lewat koordinasi dengan BGN serta Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah bakal melakukan penataan ulang secara total terhadap pelaksanaan program MBG agar kembali efisien dan tepat sasaran.
Langkah ini mencakup perombakan manajemen dan struktur di dalam BGN itu sendiri. Zulhas mengindikasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengendus masalah ini dan langsung mengambil keputusan untuk mengganti jajaran manajemen lama.
“Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru istilah kita. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya,” ucap Zulhas.
Pemerintah menargetkan proses pengaturan ulang serta pembersihan program prioritas nasional Presiden Prabowo ini akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan.
“Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali,” pungkas Zulhas.
