ABNnews – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal TNI (Purn) A.M. Hendropriyono, membantah keras isu liar terkait keterlibatan dirinya dalam rencana kudeta atau penggulingan pemerintah yang sah.
Di tengah riuhnya isu miring tersebut, Hendropriyono mewanti-wanti masyarakat agar lebih bijak menyaring informasi dan tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.
“Saya mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap hoaks, apalagi simulakra. Selalu periksa fakta sebelum menyebarkan informasi, jangan main forward aja,” ujar Hendropriyono menanggapi isu miring yang menyeret namanya, Jumat (19/6/2026).
Pernyataan tegas ini mencuat setelah beredar isu yang menuding orang-orang di lingkaran dekatnya berada di balik gerakan yang mengkritik keras pemerintah serta mempertanyakan komitmen sumpah prajuritnya. Hendropriyono memastikan tuduhan tersebut 100 persen hoaks.
“Bahwa saya dan orang-orang yang ada di dekat saya tidak ada yang terlibat. Tidak ada teman-teman maupun keluarga yang tidak mendukung pemerintah. Kita semua tidak mendukung dan tidak memerintahkan siapa pun untuk melakukan kegiatan yang bertujuan menggulingkan pemerintah yang sah. Tidak benar,” sambungnya secara lugas.
Menurut tokoh militer kawakan ini, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hal yang sah dalam iklim demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh aksi tersebut wajib berada di dalam koridor hukum dan konstitusi, bukan melalui gerakan inkonstitusional.
“Karena itu, segala tuduhan yang mengaitkan saya dan orang-orang di sekitar saya yang beragenda menggulingkan pemerintahan, tanpa bukti yang sah, itu adalah hoaks dan fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” cetusnya.
Hendropriyono juga menegaskan bahwa sejak dirinya aktif mengenakan seragam doreng TNI hingga kini memasuki masa pensiun sebagai purnawirawan, komitmennya terhadap negara tidak pernah luntur sedikit pun.
“Sejak dulu, saya dan teman-teman tentara, yang sekarang purnawirawan, apalagi yang masih aktif, mengabdikan diri kepada negara dalam berbagai penugasan. Prinsip kami sama, menjaga keutuhan Republik Indonesia yang Pancasilais, UUD 1945, dan stabilitas nasional,” paparnya.
Lebih jauh, Hendropriyono memberikan pandangan menohok terkait upaya mengaitkan sikap politik keluarga dengan dirinya.
Ia menggarisbawahi bahwa hubungan kekerabatan atau ikatan darah sama sekali tidak bisa diidentikkan dengan kesamaan pilihan politik maupun ideologi seseorang.
“Anak, menantu, saudara, besan, maupun kerabat dapat saja memiliki pandangan politik yang berbeda. Tidak selalu sama,” urainya.
Bagi Hendropriyono, dalam panggung politik, setiap individu memegang kendali penuh dan bertanggung jawab atas pilihan personalnya masing-masing tanpa harus menyeret nama besar keluarga.
“Dalam politik, setiap orang bertanggung jawab atas sikap dan tindakannya sendiri, bukan atas hubungan kekeluargaan. Kekerabatan tidak identik dengan kesamaan ideologi. Hubungan darah tidak dapat dijadikan bukti adanya hubungan politik. Itu yang harus dipegang kalau memang kita orang yang melek dan intelek,” pungkasnya.
