ABNnews – Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi Rusia untuk memperkuat kerja sama investasi jangka panjang di sektor energi. Kerja sama tersebut tidak hanya mencakup pasokan energi, tetapi juga investasi strategis dari pihak Rusia dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Senin (13/4/2026) lalu.
“Dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting, dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” ujar Bahlil di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Selain itu, sambung Bahlil, pemerintah juga tengah membahas lebih lanjut skema investasi yang akan masuk ke Indonesia, khususnya untuk proyek kilang dan _storage_ yang dinilai memiliki nilai strategis tinggi. Proses finalisasi investasi tersebut masih memerlukan beberapa tahap pembahasan lanjutan antara kedua negara.
“Memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan _storage_,” ungkapnya.
Bahlil menjelaskan bahwa investasi yang direncanakan berada dalam skema kerja sama jangka panjang, baik melalui mekanisme antar pemerintah (government to government/G2G) maupun antar pelaku usaha (business to business/B2B).
“Kerja sama ini dilakukan dalam waktu jangka panjang ya. Jadi karena waktu kerja sama jangka panjang, jadi kita melakukan baik G2G maupun B2B. Menyangkut dengan _storage_ merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan,” lanjutnya.
Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendiversifikasi sumber energi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Dengan membuka peluang investasi dari berbagai negara, termasuk Rusia, Indonesia berupaya memastikan pembangunan sektor energi berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan investasi, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.
“Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerja sama,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya mengamankan pasokan energi, tetapi juga mempercepat pembangunan infrastruktur vital yang akan menjadi penopang kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Bagus Iswanto
