ABNnews – Kinerja perdagangan nonmigas Indonesia dengan Maroko sepanjang tahun 2025 sukses mencatatkan tren positif dengan lonjakan hampir 33 persen hingga mencapai nilai USD 235 juta.
Merespons rapor hijau tersebut, Pemerintah Indonesia kini tengah gencar melirik Maroko sebagai gerbang strategis untuk memperluas ekspansi ekspor produk manufaktur lokal ke kawasan Afrika Utara hingga pasar Mediterania.
Langkah taktis ini dibahas secara mendalam dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, dengan Wakil Menteri yang Membidangi Perdagangan Luar Negeri Maroko, H.E. Omar Hejira, di Jakarta baru-baru ini.
Selain memperluas penetrasi pasar, kedua negara juga tengah intensif menjajaki peluang pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) guna memangkas hambatan tarif sekaligus mengamankan pasokan bahan baku industri strategis seperti fosfat dan aluminium.
“Maroko memiliki posisi strategis sebagai gerbang menuju Afrika Utara dan kawasan Mediterania. Kami melihat peluang besar untuk memanfaatkan keunggulan tersebut untuk memperluas akses produk industri Indonesia ke pasar regional, sekaligus memperkuat kemitraan di sektor-sektor industri masa depan seperti dirgantara, industri halal, farmasi, dan energi baru terbarukan,” ujar Faisol Riza dalam keterangan resminya.
Hubungan diplomatik kokoh yang telah terjalin sejak tahun 1956 kini menjadi fondasi kuat untuk memacu kerja sama ekonomi kedua negara ke level yang lebih tinggi.
Selama ini, potensi perdagangan bilateral kedua negara didorong oleh melesatnya ekspor manufaktur andalan Indonesia ke Maroko, seperti minyak nabati, karet dan turunannya, alas kaki, tekstil, mesin, serta komoditas perkebunan seperti kopi, teh, dan rempah-rempah.
Sebaliknya, Indonesia mengimpor komoditas krusial seperti pupuk, aluminium, serta berbagai bahan baku industri lainnya dari Maroko.
Tak hanya fokus pada pemotongan tarif dagang lewat PTA, pertemuan bilateral ini juga melahirkan komitmen kuat untuk mempercepat penguatan kerja sama di sektor industri halal.
Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata melalui penandatanganan Mutual Recognition Agreement (MRA) Sertifikasi Halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia dengan Moroccan Institute of Standardization (IMANOR) pada Mei 2026 lalu.
Kesepakatan MRA ini dipastikan akan mempermudah produk halal asal Indonesia untuk langsung masuk ke pasar Maroko tanpa harus melewati proses sertifikasi ulang yang rumit dan berulang.
Sebagai tindak lanjut kesepakatan ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi mengundang Pemerintah Maroko untuk berpartisipasi langsung dalam ajang Halal Expo 2026 yang akan digelar pada September mendatang guna memperluas jejaring bisnis antar-pelaku industri.
Di luar urusan perdagangan komoditas utama, kedua negara juga mulai membidik sektor-sektor prioritas berteknologi tinggi. Di bidang kedirgantaraan, Indonesia dan Maroko membuka peluang kolaborasi rantai pasok penerbangan, termasuk memperkuat aktivitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) di Indonesia.
Kemitraan di industri farmasi, kosmetik halal, hingga pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) juga menjadi fokus penjajakan demi mendukung transformasi industri yang berkelanjutan.
Guna merealisasikan seluruh poin kesepakatan tersebut, Kemenperin segera berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mematangkan partisipasi dalam Indonesia–Maroko Business Forum yang dijadwalkan berlangsung pada awal tahun 2027 mendatang.
Forum bisnis ini diharapkan menjadi wadah konkret bagi para pelaku usaha kedua negara untuk menjajaki investasi baru, memperluas kemitraan strategis, dan memperkuat rantai pasok industri nasional di masa depan.
