ABNnews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta nggak main-main soal urusan work from home (WFH) bagi para ASN setiap hari Jumat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mewanti-wanti, ASN yang kedapatan asyik nongkrong di kafe saat statusnya sedang WFH bakal langsung disikat sanksi!
“Mengenai work from cafe atau mana pun, kalau itu terjadi, maka pasti akan ada sanksi tindakan yang tegas untuk itu,” tegas Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Pramono menjelaskan, meski kebijakan dari pemerintah pusat ini wajib diikuti, bukan berarti ASN bisa bebas keluyuran. Pemprov DKI sudah menyiapkan mekanisme pengawasan lewat absensi mobile yang dikontrol ketat oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Bahkan, ada aturan unik soal mobilitas bagi mereka yang sedang WFH.
“Kalau mereka mau bertransportasi karena statusnya WFH, ya harusnya di rumah. Kalau mau bepergian, harus dengan transportasi publik,” ujarnya.
Perlu diketahui, jatah WFH ini cuma buat unit kerja yang memenuhi syarat dengan kuota 25-50 persen saja. Sementara itu, para pejabat madya, pratama, hingga pasukan garda terdepan tetap wajib setor muka di kantor.
Petugas layanan publik seperti Satpol PP, Dishub, petugas pemadam kebakaran (Damkar), dan tenaga kesehatan dipastikan tetap bekerja seperti biasa.
Pramono juga menegaskan nggak ada kompensasi atau privilese khusus buat mereka yang tetap harus ngantor di hari Jumat.
“Nggak. Mereka tetap tidak mendapatkan privilese untuk bisa WFH. Termasuk kami ini tetap bekerja seperti biasa. Termasuk wartawan, nggak ada WFH,” canda Pramono di hadapan awak media.
Kebijakan “Jumat WFH” ini sendiri diambil pemerintah sebagai respons darurat untuk menghemat energi. Hal ini menyusul ketegangan perang antara AS-Israel terhadap Iran yang bikin distribusi energi dunia terganggu.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut aturan yang berlaku mulai 1 April 2026 ini bakal dievaluasi setiap dua bulan sekali.
“Kita pilih hari Jumat karena kan setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin-Kamis,” tutur Airlangga.
