ABNnews – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhirnya buka suara menanggapi laporan riset Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang memperkirakan sebanyak 3.560 orang meninggal dunia akibat dampak pencemaran udara di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa pihaknya telah mencermati secara seksama laporan tersebut. Namun, ia menilai perlunya penjelasan transparan mengenai metodologi serta sumber data yang dipakai untuk memproduksi angka estimasi kematian tersebut.
“Terkait angka estimasi 3.560 kematian yang disebutkan dalam laporan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu metodologi yang digunakan, sumber data, periode penghitungan, serta berapa bagian yang diperkirakan berkaitan dengan asap karhutla dan berapa bagian yang berasal dari sumber pencemaran udara lainnya,” ujar Berton saat dikonfirmasi, Jumat (30/10/2026).
Berton menjelaskan lebih lanjut bahwa angka estimasi kematian yang dihasilkan dari pemodelan dampak paparan polutan udara memiliki karakteristik yang berbeda dengan data jumlah kematian faktual yang tercatat dan terverifikasi secara individual di sistem pelayanan kesehatan resmi.
Menurutnya, BNPB tidak memiliki kewenangan mandiri untuk memvalidasi atau menetapkan angka kematian akibat paparan asap karhutla. Penilaian dampak kesehatan publik memerlukan basis data serta kajian mendalam dari instansi yang berkompeten di bidang kesehatan dan kualitas udara.
“BNPB perlu mengintegrasikan informasi tersebut dalam penilaian dampak bencana dan koordinasi penanganan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait,” imbuhnya.
Berton menegaskan bahwa efektivitas penanganan karhutla tidak boleh hanya diukur secara parsial dari luas total lahan yang terbakar atau banyaknya jumlah titik panas (hotspot).
Ia menekankan bahwa indikator dampak sosial secara luas meliputi kesehatan masyarakat, gangguan aktivitas harian, sektor pendidikan, perekonomian, hingga degradasi kualitas lingkungan wajib menjadi perhatian utama dalam mitigasi bencana.
Meski terdapat perbedaan metode penghitungan dampak mortalitas, Berton memastikan hal tersebut tidak akan menyurutkan komitmen pemerintah dalam melindungi keselamatan warga dari ancaman paparan asap karhutla.
“Upaya pencegahan dan pemadaman karhutla harus berjalan seiring dengan pemantauan kualitas udara, penyampaian informasi risiko secara tepat waktu, serta perlindungan kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan,” tegasnya.
Ke depan, BNPB berkomitmen untuk memperkuat sinergi lintas sektor agar strategi penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada operasi pemadaman titik api di lapangan saja.
“Tetapi juga mengurangi dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat,” pungkas Berton.
