ABNnews – Skandal dugaan hak istimewa bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong kian memanas.
Seorang mantan warga binaan bernamakan panggung Asep meminta DPR RI hingga aparat berwenang turun tangan memeriksa citra satelit guna mengusut keberadaan belasan unit rumah dinas ‘misterius’ yang mendadak muncul tanpa kejelasan anggaran.
Asep mengungkap misteri pembangunan belasan rumah dinas yang dinilai sangat janggal tersebut dalam wawancara eksklusif bersama jurnalis Metro TV, Reydha Pulpy.
Menurutnya, jumlah rumah dinas di area komplek lapas melonjak drastis dibanding beberapa tahun lalu.
“Di era Kalapas lama tahun 2019 rumah dinas itu cuma ada 3, lalu kok bisa ada 13? Ini muncul dari mana sedangkan pagu anggarannya tidak ada. Itu yang harus ditelusuri sama DPR RI dan lain-lain,” desak Asep dikutip dari tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Selasa (29/9/2026).
Guna membongkar kejanggalan tersebut sampai tuntas, Asep mendesak pihak berwenang menelusuri bukti pendukung melalui rekaman riwayat citra satelit waktu pembangunan hingga audit rekaman kamera pengawas (CCTV).
Ia menyebut sistem pengawasan di dalam Lapas Cibinong sengaja diatur sedemikian rupa.
“CCTV itu banyak blind spot yang disengaja supaya tidak menjangkau para koruptor,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Asep juga membongkar ketimpangan perlakuan yang sangat mencolok antara narapidana kasus korupsi dan pidana umum.
Para terpidana kasus rasuah yang ditempatkan di blok khusus (Blok Bravo) disebut tak wajib memakai seragam warga binaan saat menerima kunjungan.
Mereka bahkan menikmati ruang pertemuan khusus hingga kebebasan menerima tamu di luar jam kunjungan resmi.
Ia turut menyoroti video viral hasil inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI pekan lalu.
Asep membenarkan bahwa lokasi dalam video tersebut berada di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Kendati demikian, ia merasa aneh dengan keberadaan orang berpakaian bebas serta barang-barang pribadi yang tak wajar, seperti foto narapidana di dalam rumah dinas hingga ketersediaan mobil.
Ironisnya, Asep menyebut kejanggalan fasilitas dan perlakuan khusus bagi napi koruptor di Lapas Cibinong ini sebenarnya bukan cerita baru.
“Sebenarnya temuan itu sudah pernah terjadi di tahun 2019-2020. Ombudsman juga menyidak itu tapi saya juga tidak tahu kenapa ini terus berulang seperti tidak ada evaluasi,” pungkas Asep.
