ABNnews – Keluhan seorang warga yang mengaku mengalami penolakan saat membawa istrinya yang sedang hamil dalam kondisi darurat ke Rumah Sakit (RS) Santo Yusup, Kota Bandung, menggunakan BPJS Kesehatan ramai beredar di media sosial.
Merespons kabar viral tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berjanji akan turun tangan menyelidiki dan mengusut tuntas duduk perkara kejadian ini.
Dalam keluhan yang beredar luas, warga pengguna BPJS Kesehatan tersebut menceritakan pengalaman pahitnya saat hendak meminta pertolongan medis darurat untuk sang istri di RS Santo Yusup, namun justru mengaku mendapat penolakan.
Menanggapi informasi itu, Farhan mengaku belum mengetahui secara pasti kronologi lengkap kejadian lantaran belum menerima laporan resmi terkait dugaan penolakan pasien tersebut.
Meski demikian, ia langsung menggandeng Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bandung untuk menelusuri persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
“Rumah Sakit Santo Yusup? Saya akan selidiki. Saya belum tahu, saya akan selidiki bersama dengan Pak Kadinkes,” kata Farhan saat ditemui di Cikapundung River Spot, Kota Bandung, Jumat (13/11/2026).
Terkait kemungkinan pemanggilan manajemen RS Santo Yusup untuk dimintai klarifikasi, Farhan belum mau berspekulasi dan memastikan langkah lanjutan baru diambil setelah fakta kejadian terkumpul.
“Saya belum tahu, saya mesti tahu dulu kasusnya seperti apa. Saya belum dapat laporan. Nanti saya akan selidiki,” ujarnya.
Farhan menegaskan prinsip dasar pelayanan kesehatan di Kota Kembang, yakni seluruh rumah sakit dilarang menolak warga yang membutuhkan penanganan medis.
“Pada prinsipnya di Kota Bandung, tidak boleh ada penolakan pasien,” tegasnya.
Selain itu, Farhan turut menjelaskan ketentuan layanan BPJS Kesehatan bagi pasien yang masuk melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Menurutnya, penjaminan pembiayaan BPJS tidak berlaku apabila hasil pemeriksaan menyatakan kondisi pasien tidak memenuhi kriteria kegawatdaruratan yang mengancam nyawa atau tidak dilanjutkan dengan rawat inap.
“Walaupun sebetulnya sekarang BPJS itu bukan menolak pasien. BPJS itu apabila masuk IGD, kemudian tidak dilanjutkan dengan rawat inap atau kondisinya tidak mengancam kehidupan, maka BPJS-nya tidak berlaku,” jelasnya.
Kendati demikian, Farhan menegaskan persoalan tersebut tetap menjadi atensi serius Pemerintah Kota Bandung. Ia berencana mencari solusi konkret bersama pihak rumah sakit dengan mengoptimalkan program Universal Health Coverage (UHC) agar tidak ada warga yang terlantar saat membutuhkan pertolongan medis.
“Nah, ini masalah nih. Saya akan coba selesaikan dengan rumah sakit-rumah sakit, dengan UHC yang kita punya agar warga yang datang itu tidak kemudian diterlantarkan,” pungkasnya.
