ABNnews – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI tengah menyiapkan regulasi baru sekaligus memperketat pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran rokok elektrik atau vape pasca-terbitnya fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Apabila ditemukan pelanggaran dalam peredaran maupun penggunaannya, BPOM memastikan siap melakukan penyitaan hingga menjatuhkan sanksi administratif.
Sebagaimana diketahui, ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menyatakan bahwa langkah pengawasan ketat terhadap rokok elektrik akan dijalankan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
“Kami hormati apa yang menjadi keputusannya majelis ulama untuk mengharamkan. Tapi dalam konteks regulasi, kita akan mengatur. Kenapa diharamkan itu karena penyalahgunaan. Bukan karena vape-nya tapi penyalahgunaan,” kata Taruna saat ditemui di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jumat (13/11/2026).
“Oleh karena itu Badan POM mengatur peraturan barunya untuk yang berhubungan dengan vape, rokok elektrik, sigaret atau obat yang berhubungan dengan adiktif ya,” imbuhnya.
Taruna menjelaskan, secara regulasi negara, penggunaan vape atau rokok elektrik sejatinya masih diperbolehkan. Namun, pengawasan di lapangan akan diperketat dan BPOM tak segan menyita produk maupun menjatuhkan sanksi administratif bila ditemukan pelanggaran.
Lebih jauh, Taruna mengingatkan keras agar masyarakat tidak menyalahgunakan perangkat vape untuk mengonsumsi zat narkotika. Jika terbukti mengandung narkoba, pelaku dapat dijerat sanksi pidana berat mulai dari minimal 12 tahun penjara hingga hukuman mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Salah satu bentuk elektrik sigaret itu namanya vape. Tapi kami akan tegas jika ada yang menggunakan vape untuk penggunaan narkotik atau zat-zat adiktif. Tentu kami bisa melakukan tindakan sesuai dengan undang-undang kesehatan tadi. Hukumannya cukup kuat,” pungkasnya.
