ABNnews – Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti tajam insiden tewasnya dua orang calon petugas Koperasi Merah Putih saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil).
Atas kejadian tragis ini, koalisi mendesak adanya investigasi menyeluruh hingga ke tingkat struktur komando TNI dan panitia penyelenggara.
Insiden maut tersebut terjadi dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026. Program tersebut diketahui diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan yang bekerja sama dengan TNI.
“Kematian keduanya semakin menunjukkan tidak tepatnya sistem pendidikan militer diterapkan secara serampangan untuk warga sipil. Apalagi, tidak ada hubungan sama sekali antara profesionalisme kerja menjalankan tugas koperasi dengan pelatihan militer,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan resminya, Kamis (25/6/2026).
Buntut hilangnya dua nyawa peserta di bawah kendali panitia seleksi, koalisi menuntut penegakan hukum yang tegas tanpa tebang pilih. Mereka menegaskan pertanggungjawaban tidak boleh hanya berhenti di tingkat bawah, melainkan harus menyasar pemegang komando latihan.
“Kami mendesak agar dilakukan investigasi dan penegakan hukum, dan pelaku atau struktur komando atas pelaksanaan program ini harus bertanggung jawab secara hukum karena hilangnya nyawa di bawah kendali panitia seleksi dan penyelenggara pelatihan,” tegas mereka.
Koalisi juga menyoroti masalah klasik belum direformasinya sistem peradilan militer hingga saat ini. Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan lantaran membuka celah lebar terjadinya penyimpangan karena anggota TNI masih belum tunduk pada peradilan sipil.
Lebih lanjut, pelibatan TNI yang dinilai terlalu jauh dalam urusan sipil ini dinilai telah menabrak regulasi, khususnya UU TNI terkait batasan operasi selain perang. Manajemen koperasi yang semestinya dikelola secara modern dan profesional justru dipaksakan menggunakan pendekatan serba militer.
Koalisi menilai pemaksaan metode ini justru merusak esensi dasar dari sistem perkoperasian yang berasaskan kebutuhan anggotanya sendiri.
Atas dasar sederet masalah tersebut, mereka melayangkan tuntutan agar sejumlah program strategis ini dievaluasi total.
“Sudah semestinya program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ditinjau ulang untuk dihentikan mengingat banyak masalah yang timbul akibat dua program itu. Selain itu, pelatihan dasar kemiliteran di program koperasi desa merah putih sudah seharusnya dihentikan termasuk agenda-agenda militerisasi sipil lainnya,” pungkasnya.
Pernyataan sikap tertulis ini dikeluarkan di Jakarta oleh deretan lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, meliputi SETARA Institute, DE JURE, IMPARSIAL, CENTRA Initiative, Raksha Initiative, HRWG, dan Indonesia Risk Center.
