ABNnews – Pernyataan Presiden Prabowo, “rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik” dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027, Rabu, 20 Mei 2026 mendapat sorotan dari sejumlah pihak.
Peneliti Senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) Aminudin menilai pernyataan Presiden Prabowo tersebut bernada fatalistik.
“Pernyataan Prabowo juga berisiko menjadi justifikasi atas ketidakmampuan negara dalam menyediakan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan progresif bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Aminudin, peneliti Senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.
“Menyatakan bahwa rakyat tidak bermimpi untuk kaya di tengah badai penurunan daya beli adalah bentuk pengerdilan hak ekonomi warga negara,” imbuhnya.
Gus Amin, panggilan akrab Aminudin menegaskan, tugas pemerintah bukan mendefinisikan batas mimpi rakyat, melainkan menghancurkan hambatan-hambatan struktural yang membuat mereka miskin. Rakyat tidak bisa hidup layak hari ini karena kebijakan fiskal pemerintah sendiri yang ugal-ugalan, memicu inflasi, menaikkan pajak, dan membiarkan devisa negara dikuras habis oleh perburuan rente impor.
Gus Amin pun memaparkan bukti-bukti empiris bahwa pasar konvensional saat ini mengalami kelesuan ekstrem akibat hilangnya daya beli kelas menengah yang menyusut drastis. Gelombang PHK di sektor manufaktur, tekstil, dan industri padat karya melonjak hingga lebih dari 280 ribu pekerja dalam kurun waktu singkat di awal tahun 2026, menunjukkan bahwa sektor riil domestik sedang mengalami kelumpuhan masif yang sengaja dipicu oleh struktur ekonomi biaya tinggi.
“Akar utama dari terpuruknya nilai tukar Rupiah hingga berada di posisi Rp 17.728,80 per Dolar AS —menunjukkan depresiasi riil lebih dari Rp 7.500 jika diukur dari titik awal pelemahan mendadak belakangan ini—adalah kebocoran devisa yang terstruktur. Kebocoran ini terjadi akibat syahwat impor komoditas mewah dan peralatan militer yang sama sekali tidak memiliki korelasi langsung dengan ketahanan pangan, energi, atau pemulihan daya beli rakyat,” jelasnya.
Gus Amin juga membongkar data pengadaan alutsista bernilai fantastis yang menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara brutal. Di antaranya pengadaan Kapal Perang dari Italia yang mengeruk keuangan negara Indonesia hingga lebih dari Rp 7,12 triliun (setara US$ 410 juta). Belum lagi rangkaian impor peralatan militer mewah lainnya dari Prancis, Turki, Amerika Serikat, hingga China yang jika diakumulasikan sepanjang periode 2025-2026 mencapai angka berkisar US$ 15 hingga US$ 20 Miliar, atau setara dengan Rp 261 triliun hingga Rp 348 triliun.
“Di tengah kawasan ASEAN yang berada dalam kondisi damai dan stabil, proyek impor senjata besar-besaran ini hanyalah bentuk perburuan rente yang memanfaatkan celah korupsi anggaran. Ini sama sekali tidak relevan dengan persoalan utama bangsa yang sedang kelaparan dan terhimpit ekonomi. Kebijakan ini merusak kemampuan produksi dalam negeri, menguras cadangan devisa secara masif, dan menghancurkan nilai tukar mata uang kita jauh lebih buruk daripada aspek fundamental pada masa krisis moneter 1998,” tandasnya.
Oleh karena itu, sambung Gus Amin, pertumbuhan ekonomi 5,11% yang sering dipamerkan pemerintah hanyalah “angka semu” di atas kertas yang didorong oleh konsumsi berbasis utang dan pengeluaran pemerintah yang tidak produktif, sementara fundamental ekonomi di akar rumput telah keropos total. Krisis Rupiah 2026 adalah manifestasi nyata dari adanya defisit kepercayaan pasar internasional dan domestik terhadap kapasitas pengelolaan fiskal kabinet saat ini.
Gus Amin menegaskan, jika Presiden Prabowo benar-benar tulus meminta masukan untuk menyelamatkan negara, maka ada tiga langkah darurat yang dilakukan. Pertama, hentikan seketika seluruh proyek impor senjata dan alutsista yang tidak mendesak serta alihkan anggarannya untuk subsidi energi industri lokal. Kedua, lakukan direct deal (pembelian langsung) minyak mentah tanpa perantara pihak ketiga ke negara produsen seperti Rusia atau Irak guna memotong harga BBM domestik hingga 30%. Ketiga, batalkan atau tunda proyek mercusuar seperti IKN dan batasi impor otomotif secara ketat demi menyelamatkan cadangan devisa yang kian sekarat.
“Tanpa keberanian memotong jaringan pemburu rente ini, Rupiah diproyeksikan akan terus terperosok ke jurang yang lebih dalam,” tandasnya.
Dalam pidatonya saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto mengatakan rakyat Indonesia tidak bermimpi mengalami kehidupan yang kaya raya, tetapi hidup layak.
Mulanya Prabowo mengatakan apabila dalam bernegara bisa konsisten menjalankan Pasal 33 UUD 1945 dengan baik dan konsekuen, maka itu bisa menjamin kesejahteraan rakyat dan membuat negara makmur serta adil. Ia pun menyinggung soal mimpi rakyat Indonesia untuk kehidupannya.
“Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya. Tapi, mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik,” kata Prabowo di hadapan ratusan wakil rakyat dalam rapat paripurna DPR tersebut.
“Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bila mana anak mereka sakit atau bapak mereka sakit,” imbuhnya.
Selain itu, kata Prabowo, rakyat Indonesia bermimpi bisa punya rumah yang layak, bermimpi bisa melihat anaknya sekolah dengan sehat. Kemudian pekerjaan dan pendapatan yang baik serta cukup.
“Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik. Dengan pendapatan yang cukup,” kata Prabowo.
“Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita,” imbuhnya.
Bagus Iswanto
