ABNnews – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) baru saja melakukan “sidak digital” terhadap pelaksanaan Work From Home (WFH) ASN yang diberlakukan setiap hari Jumat. Hasilnya? Cukup mengejutkan!
Meski mayoritas pegawai bekerja dengan baik, tercatat ada 137 ASN yang terdeteksi “offside” alias melakukan mobilitas di luar radius lokasi yang sudah ditentukan. Padahal, saat itu jam kerja masih berlangsung dan mereka seharusnya stand-by di lokasi WFH.
Kegep GPS Aplikasi ‘Gercep Asik’
Para ASN yang mencoba nakal ini nggak bisa mengelak karena presensi di Bandung wajib melalui aplikasi Gercep Asik Mobile. Aplikasi ini sudah dilengkapi sistem geo-location yang super akurat untuk memantau keberadaan pegawai secara real-time.
“Sistem yang ada memungkinkan pengawasan berjalan secara akurat. Teknologi ini mampu mendeteksi potensi kecurangan atau manipulasi data lokasi kehadiran,” ujar Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin, dalam keterangannya.
Berdasarkan data, dari total 1.354 ASN yang menjalankan skema WFH, sebanyak 137 orang teridentifikasi keluyuran di luar radius yang ditentukan. Padahal mereka diwajibkan melakukan absen tiga kali sehari: pagi, siang, dan sore.
Siap-siap TPP Dipotong!
Pemkot Bandung nggak main-main soal kedisiplinan ini. Temuan tersebut langsung menjadi dasar bagi Pemkot untuk melakukan pembinaan sekaligus penegakan aturan. Sanksinya pun nggak main-main: siap-siap dompet menipis karena ada ancaman pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kebijakan WFH ini bukan ajang untuk bermalas-malasan, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi yang lebih modern.
“Kami ingin memastikan bahwa WFH ini bukan hanya soal bekerja dari rumah, tetapi bagaimana kinerja tetap terukur, disiplin tetap terjaga, dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh turun,” tegas Farhan.
Budaya Kerja Berbasis Output
Menurut Farhan, penerapan WFH justru menjadi momentum untuk mendorong ASN lebih adaptif terhadap digitalisasi. Ia ingin membangun budaya kerja yang melihat hasil (output), bukan sekadar kehadiran fisik belaka.
“Pengawasan akan terus kami perkuat. Bagi yang tidak disiplin, tentu akan ada konsekuensi sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Secara umum, BKPSDM menilai mayoritas ASN Bandung sudah mampu beradaptasi dengan baik terhadap teknologi dan tetap menjaga produktivitas meskipun tidak berada di kantor.
