ABNnews – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah, menilai beberapa kebijakan nyeleneh di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berdampak negatif bagi citra Jokowi di akhir masa jabatannya.
Mulai dari kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang mewajibkan pemotongan gaji karyawan 2 persen, pemangkasan subsidi bahan bakar minyak, hingga yang terbaru kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor, yang diberlakukan mulai awal 2025.
“Jokowi akan dikenang sebagai presiden paling menyengsarakan rakyat, jika program tidak populer semacam itu diteruskan,” kata Dedi, dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/7/24).
Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah ini berpendapat, sejumlah kebijakan aneh yang dikeluarkan Pemerintahan Jokowi itu disebabkan pemerintah tak mampu mengelola keuangan negara dengan baik.
“Kebijakan mengejar pendapatan itu bisa disebabkan gagalnya pemerintah mengelola keuangan negara,” ucapnya.
Dedi mengatakan, kebijakan-kebijakan aneh itu merupakan imbas dari manajemen pemerintahan yang kurang baik dan sulitnya menekan korupsi.
“Imbasnya, kita dihadapkan pada negara yang hampir kehabisan sumber daya, korupsi sulit ditangani, hingga program yang tidak prioritas dipaksa muncul,” tandasnya.
