ABNnews – Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap imbas erupsi serentak 5 hingga 6 gunung berapi di tanah air yang melumpuhkan sektor logistik kargo penerbangan serta menekan aktivitas ekonomi warga. Guna memitigasi dampak berantai tersebut, pemerintah menyiapkan perlindungan sosial hingga pemantauan khusus bagi wilayah terdampak.
Langkah strategis ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membeberkan bahwa penutupan ruang udara dan gangguan moda transportasi udara secara langsung menghambat pengiriman kargo dan pasokan logistik nasional.
“Logistik sudah pasti di sektor penerbangan sudah terjadi gangguan. Karena sektor penerbangan juga ada kaitannya dengan kargo,” ungkap Airlangga dalam keterangan pers usai ratas.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau penurunan tingkat mobilitas dan denyut perekonomian warga di sekitar lokasi bencana. Terjadinya penurunan aktivitas masyarakat secara mendadak berpotensi memicu kontraksi pertumbuhan ekonomi di level provinsi.
“Ya pertama tentu di daerah yang terdampak pasti terjadi kontraksi, dan kami masih monitor program-program apa yang terkena di berbagai provinsi tersebut,” bebernya.
Ia menambahkan, evaluasi durasi penutupan jalur penerbangan dan pembatasan operasional kargo udara terus dilakukan secara berkala.
“Sekarang juga kami sedang monitor akibat daripada letusan 5-6 gunung di Indonesia ini. Terutama untuk aktivitas masyarakat yang sangat berkurang,” jelas Airlangga.
Sebagai bantalan pengaman bagi warga terdampak bencana erupsi sekaligus ancaman fenomena El Nino, Presiden Prabowo menginstruksikan penyaluran bantuan pangan beras dilanjutkan hingga akhir tahun 2026.
“Termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya yaitu Oktober, November, dan Desember,” ujar Menko Airlangga.
Sementara itu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara respons penanganan darurat dan keberlanjutan rantai pasok kebutuhan pokok.
“Pemerintah terus memastikan bahwa dampak bencana terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat dipantau secara menyeluruh. Langkah tersebut penting agar penanganan di lapangan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi dan distribusi kebutuhan masyarakat,” tegas Jubir Haryo.
