ABNews – Data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus merangkak naik setiap tahunnya.
Dalam catatan LPSK, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menduduki peringkat pertama sebagai daerah asal korban terbanyak di Indonesia, disusul Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Dari data permohonan perlindungan seperti itu, kita mencatat bahwa daerah asal tertinggi itu masih dipegang oleh Provinsi Jawa Barat,” kata Wakil Ketua LPSK Antonius Prijaji Soesilo Wibowo dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (30/7/2026).
Setelah Jabar dan NTT, posisi berikutnya diisi oleh Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng).
“Tentu ini data yang masuk ke LPSK ya, bisa jadi data ini berbeda dengan data perlindungan atau korban TPPO yang ada di kementerian atau lembaga lain,” jelas Anton.
Anton memaparkan, pada 2024 jumlah permohonan perlindungan TPPO yang masuk ke LPSK mencapai 576 permohonan, lalu tercatat sebanyak 554 permohonan pada 2025.
“Permohonan perlindungan TPPO ke LPSK ini jumlahnya fluktuatif. Dalam arti kalau sekarang bulan Mei 2026 masih sekitar di bawah 150, bisa jadi nanti bulan Agustus, September, Oktober meningkat tajam. Itu masih dimungkinkan,” paparnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti membenarkan adanya tren kenaikan kasus di wilayahnya dari tahun ke tahun.
Pada 2024, terdapat 39 laporan kasus TPPO. Angka tersebut melesat menjadi 59 kasus pada 2025. Sementara pada tahun ini, hingga Juni 2026, tercatat sudah ada 60 kasus yang tengah ditangani.
“Dari 2024 itu sebanyak 39 kasus pelaporan, dan sampai saat ini orangnya sudah kembali, tapi pendampingan masih berlangsung. Trauma juga masih kita dampingi,” terang Siska.
“Yang terakhir, yang 13 warga Jawa Barat yang dari Sikka, kemarin baru minggu lalu kami dampingi sidangnya. Jadi ini on progress semua, kasus masih berjalan. Beberapa ada yang sudah berakhir, tapi pendampingannya akan terus,” tambahnya.
Guna menekan angka perdagangan orang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah membentuk gugus tugas khusus. Langkah ini diambil untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak ada lagi perempuan dan anak yang menjadi korban.
Meski tak membeberkan secara detail fungsi teknis gugus tugas tersebut, Siska menegaskan fokus pencegahan akan dimulai dari tingkat paling dasar.
“Seperti dari Kementerian Desa tadi, kita bisa mencegah mulai dari level desa. Harapan kami dengan kolaborasi ini, seluruh kasus TPPO bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Siska.
