ABNnews – Isu geopolitik global, skema pajak ekonomi digital, hingga regulasi pajak kripto menjadi sorotan utama dalam rembuk perpajakan Asia-Pasifik yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.
Forum bertajuk 17th Annual Asia-Pacific Tax Forum (APTF) 2026 ini diselenggarakan atas kolaborasi Malaysian Association of Tax Accountants (MATA) dan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada 27-28 Juli 2026.
APTF merupakan ajang akademik dan kebijakan strategis yang mempertemukan pembuat kebijakan, otoritas pajak, akademisi, praktisi, serta pelaku usaha.
Memasuki gelaran ke-17, MATA dan INDEF secara khusus menyoroti eskalasi geopolitik global dan dampaknya terhadap perekonomian serta kebijakan fiskal di kawasan.
Sebanyak 150 delegasi dari 22 negara Asia-Pasifik, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Selandia Baru, hadir dalam pertemuan ini demi memperkuat sinergi regional di tengah dinamika ekonomi global yang kian proteksionis dan sulit diprediksi.
Pendiri sekaligus Ekonom Senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan pentingnya jejaring lintas negara untuk menyikapi gejolak geopolitik, mulai dari perang di Ukraina dan Timur Tengah hingga kebijakan proteksionisme tarif.
Menurutnya, dampak konflik global langsung menghantam rantai pasok, harga energi, dan ruang fiskal negara kawasan.
“Ketika kebijakan tarif, proteksionisme, dan fragmentasi perdagangan menciptakan ketidakpastian baru, koordinasi regional bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis,” ujar Didik dalam sambutannya di Kuala Lumpur.
Didik menambahkan, pajak saat ini tak lagi sebatas alat pemungut penerimaan negara, melainkan instrumen vital untuk memperkuat daya saing, mendorong investasi produktif, serta mendanai pembangunan berkelanjutan.
Senada dengan hal itu, Sekjen Perbendaharaan Kemenkeu Malaysia YBhg. Tan Sri Johan Mahmood Merican menyoroti pentingnya tata kelola kebijakan fiskal dan integrasi perpajakan dengan filantropi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah dalam mendukung kerangka pembangunan Malaysia Madani.
Dalam kacamata INDEF, negara-negara Asia-Pasifik kini dihadapkan pada tiga tantangan utama:
1. Global Minimum Tax (Pillar Two): Insentif fiskal tak bisa lagi hanya mengandalkan tarif pajak rendah. Daya tarik investasi harus ditopang kualitas infrastruktur, kepastian hukum, SDM terampil, dan rantai pasok domestik yang kokoh.
2. Ekonomi Digital & Kripto: Modernisasi administrasi pajak dituntut beradaptasi dengan tren digitalisasi tanpa memberatkan dunia usaha lewat biaya kepatuhan yang tinggi.
3. Pajak Hijau (Green Tax): Kebijakan pajak karbon dan insentif hijau harus berprinsip adil. “Transisi hijau harus menjadi transisi yang adil. Kebijakan fiskal jangan sampai menciptakan beban ekonomi baru atau memperlebar ketimpangan,” tegas Didik.
Pertemuan dua hari ini mengupas tuntas isu-isu krusial, mulai dari insentif pajak, administrasi pajak langsung-tidak langsung, aset kripto, harmonisasi filantropi Islam, hingga pemberantasan ekonomi bayangan (shadow economy).
Sejumlah narasumber terkemuka turut hadir membagikan pandangannya, di antaranya: Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI), Datuk Wira Abdurrahman Ismail (Komite Akuntan Publik Malaysia), John Gardner (Eks General Counsel USAID & Penasihat Presiden George W. Bush), Daniel Witt (President of International Tax and Investment Center/ITIC) serta Phil Berry (Ekonom Senior & Penasihat Perdana Menteri Selandia Baru).
Deputy President MATA, Tn. Hj. Taqiyuddin Amini Abdul Satar, bersama INDEF berharap forum ini mampu menghasilkan rekomendasi konkret demi menciptakan sistem perpajakan kawasan yang adaptif, tangguh, dan inklusif.
