ABNnews – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah keras tudingan yang menyebut sektor manufaktur Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi, apalagi deindustrialisasi dini.
Pemerintah menegaskan spekulasi tersebut tidak berdasar karena berbanding terbalik dengan data Produk Domestik Bruto (PDB) serta statistik ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, meluruskan bahwa industri pengolahan hingga saat ini masih kokoh menjadi tulang punggung utama perekonomian nasional.
Merujuk data BPS terbaru, kontribusi PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional justru menunjukkan tren merangkak naik dalam periode triwulan II-2022 sampai triwulan I-2026, yakni melesat dari 17,92% menjadi 19,20%.
“Berulang kali kami membantah bahwa tidak terjadi deindustrialisasi dini apalagi deindustrialisasi pada sektor manufaktur Indonesia. Dasarnya adalah data BPS yang menunjukkan bahwa ada tren peningkatan pada kontribusi PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional,” tegas Febri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/5).
Menurut Febri, kalangan yang menilai manufaktur Indonesia sedang sekarat telah keliru dalam membaca dan memahami data time series PDB industri pengolahan periode 2005-2025.
Kekeliruan fatal ini diduga terjadi lantaran mereka gagal memahami adanya perubahan konsep, definisi, hingga metode perhitungan yang dilakukan oleh BPS.
Pertama, ada perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pada tahun 2000, BPS masih memasukkan tiga subsektor ekonomi (Pengadaan Air & Pengelolaan Sampah; Informasi & Komunikasi; serta Jasa Lainnya) ke dalam sektor industri pengolahan.
Namun pada 2010, tiga subsektor ini dipisah menjadi sektor mandiri. Pemisahan inilah yang otomatis membuat angka rasio PDB industri pengolahan tampak menyusut.
Kedua, metode perhitungan juga berubah drastis dari menggunakan harga produsen pada seri 2000, menjadi harga dasar (sebelum intervensi pajak dan subsidi) pada seri 2010. Walhasil, data periode 2005-2025 tidak bisa mentah-mentah dibandingkan begitu saja.
“Kami menduga ada kekeliruan pemahaman atas data PDB industri pengolahan dan kontribusinya periode 2005-2025. Sayangnya, hal tersebut membawa mereka pada kesimpulan dan rekomendasi yang salah,” sentil Febri.
Bukti kuat lain yang disodorkan Kemenperin adalah tidak adanya pergeseran (shifting) tenaga kerja dari pabrik manufaktur ke sektor lain seperti jasa.
Pada masa pasca-pandemi (2021-2025), industri pengolahan justru terbukti sakti dengan mendongkrak penyerapan tenaga kerja dari 18,7 juta orang menjadi 20,3 juta orang, alias naik sebesar 8,63%. Pekerja industri dinilai tetap setia di sektor manufaktur karena dinilai tetap kompetitif dan berkelanjutan.
“Industri pengolahan tetap mampu mempertahankan jumlah tenaga kerjanya sampai tahun 2025 dan bahkan tumbuh rata-rata sebesar 2,78% per tahunnya. Tidak ada shifting tenaga kerja industri pengolahan keluar sektor ini,” cetusnya.
Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, pertumbuhan industri pengolahan akhirnya berhasil melompat di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Rekor ini terakhir kali pecah pada tahun 2011 silam. Pada tahun 2025, pertumbuhan industri pengolahan sukses nangkring di angka 5,30%, menyalip pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11%.
“Pertumbuhan industri pengolahan di atas pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai dalam 13 tahun terakhir tercapai berkat arahan Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita yang berpihak dan melindungi industri nasional dan pekerjanya,” kata Febri.
Kondisi ini diperkuat dengan lonjakan investasi fasilitas baru di dalam negeri. Tercatat hingga 23 April 2026, ada 633 perusahaan yang melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru dengan nilai investasi fantastis mencapai Rp 418,62 triliun, yang diproyeksikan bakal melahap 219.684 tenaga kerja baru.
