ABNnews – Tiga konfederasi buruh menegaskan, menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Polri harus berada langsung di bawah Presiden Indonesia sesuai amanat reformasi. Buruh menyatakan siap menghadapi pihak-pihak yang mendorong Polri ditempatkan di bawah kementerian.
“Kami menolak dengan tegas penempatan Polri di kementerian manapun dan menegaskan Polri berada langsung di bawah Presiden Indonesia sesuai amanat reformasi. Hal itu juga akan menyulitkan buruh dalam menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan,” kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam keterangan diterima pada Sabtu.
Dukung Prabowo
Tiga konfederasi buruh itu juga berkomitmen mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang adil, berdaulat, dan sejahtera bagi seluruh rakyat, termasuk kaum buruh.
Dukungan itu menjadi salah satu ikrar yang disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) saat menggelar deklarasi akbar di Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis (12/2).
UU Ketenagakerjaan
Selanjutnya, buruh meminta DPR segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang dinilai dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan berkeadilan serta menjamin peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya.
Untuk mendorong hal tersebut, buruh menyiapkan aksi massa besar pada 16-17 Februari 2026 mendatang. “Kami mempersiapkan aksi massa besar-besaran pada 16-17 Februari ini untuk mendorong DPR segera mengesahkan UU Ketenagakerjaan yang baru,” ujarnya.
Kemudian, gerakan buruh Indonesia menegaskan tetap berada pada satu garis perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.
Ikrar selanjutnya,, KSPSI AGN, KSPI, dan KSBSI bersama 36 federasi serikat pekerja tingkat nasional serta jutaan anggotanya menyatakan komitmen berada di garis terdepan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Adapun, kegiatan tersebut dihadiri sekitar 2.500 buruh dari berbagai daerah.
Selain Andi Gani, pimpinan buruh yang hadir dalam acara tersebut, yakni Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.
Elly menegaskan komitmen bersama tersebut, terutama terkait posisi Polri dan pembahasan regulasi ketenagakerjaan.
“Ikrar kita bertiga di sini, kami akan tetap menjaga dan berupaya keras supaya Polri tetap di bawah Presiden. Undang-Undang juga harus segera disahkan dan harus berpihak kepada buruh,” ujarnya.
