ABNnews — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) mengusulkan kepada Badan Anggaran DPR RI agar rancangan anggaran untuk 2026 naik menjadi Rp728,8 miliar.
Menkopolkam Budi Gunawan mengatakan bahwa Kemenkopolkam memperoleh pagu indikatif untuk anggaran tahun 2026 sebesar Rp126,5 miliar.
Angka tersebut, menurut dia, belum mencakup belanja untuk pelaksanaan tugas koordinatif yang menjadi inti daripada mandat Kementerian Koordinator (Kemenko)
“Saat ini belum terdapat untuk alokasi program koordinasi pelaksanaan kebijakan padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga,” kata Budi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (07/07).
Dia menjelaskan bahwa usulan anggaran sebesar Rp728,8 m, di antaranya untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp195,3 miliar. Budi seperti dilansir antaranews merinci, anggaran untuk koordinasi politik dalam negeri sebesar Rp29 miliar.
Koordinasi politik luar negeri Rp23,5 miliar, koordinasi pertahanan negara dan satuan bangsa Rp34,5 miliar, koordinasi keamanan dan ketertiban sebesar Rp41,3 miliar, koordinasi komunikasi informasi dan komunikasi sebesar Rp30 miliar, Kompolnas Rp20 miliar, dan Komisi Kejaksaan Rp12 miliar.
Kemudian, kata dia, usulan anggaran itu diperlukan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp533,5 miliar. Dari angka tersebut, sebesar Rp250 miliar dibutuhkan untuk membangun Command Center Politik dan Keamanan.
Menurut dia, command center diperlukan oleh Kemenkopolkam dan jajaran, bukan sekedar hanya infrastruktur fisik semata, tapi juga merupakan pusat pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time.
Dia mengatakan bahwa tantangan negara saat ini semakin bersifat kompleks. Menurut dia, dunia cepat berubah secara simultan, diakibatkan eskalasi konflik, ancaman digital, gangguan ketertiban, hingga tekanan geopolitik regional maupun internasional.
“Command center akan menjadi mata dan otak Kemenkopolkam dan jajarannya dalam memantau mengantisipasi dan mengkoordinasikan lintas kementerian lembaga,” katanya.
