ABNnews — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung tak menyoalkan adanya retreat kepala daerah terpilih di Akmil meski ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Sebab ia memperkirakan retreat kepala daerah tidak membutuhkan anggaran yang besar.
“Menurut saya kan mungkin enggak terlalu besar lah retreat itu kan. Apa namanya, ya toh kalau kita lihat kemarin yang di mana, yang untuk kabinet itu kan pakai apa, tenda ya. Mereka kan tidak di hotel. Jadi saya kira, menurut saya sih, dugaan saya tidak terlalu mahal dan menurut saya kalau dibandingkan dengan hasil yang kita harapkan, masih worth it lah,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/02).
Menurut dia, retreat untuk kepala daerah terpilih memang dibutuhkan. Pemerintah pusat perlu seirama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program yang ada.
“Kita berharap kalau misalnya ada komunikasi yang intens, apalagi dari awal kepala-kepala daerah ini punya keterikatan chemistry ya dengan Presiden, dengan pemerintah pusat. Sehingga memang kemudian nanti juga diberi pemahaman soal apa program-program strategis yang bisa juga disinerjikan dengan program di provinsi, mau kabupaten, kota, ya itu jadi bermanfaat ya retreat ini,” kata anggota Komisi II itu.
Doli mengungkapkan retreat merupakan hasil dari gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berlatar belakang seorang militer. Ia memahami bahwa Presiden Prabowo melakukan retreat agar terbentuk kerja sama yang solid dengan pemerintah daerah.
“Kita sama-sama tahu Pak Prabowo ini kan memang latar belakangnya militer, terus kemudian ya biasanya kan bapak-bapak dan ibu-ibu kita di militer itu kan yang ditegakkan disiplin, kemudian bagaimana membangun tim, kerja bersama gitu ya,” kata Doli.
Diketahui, para kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
Retret ini dirancang sebagai bentuk pembekalan intensif bagi kepala daerah, serupa dengan yang telah dijalani para menteri Kabinet Merah Putih di tempat yang sama.
“Dijadwalkan 21 (Februari) para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam siaran pers, Minggu (09/02).
Sebanyak 505 kepala daerah, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, akan mengikuti program ini selama sepekan, tepatnya dari 21 hingga 28 Februari 2025.
Para kepala daerah akan mendapatkan pembekalan mengenai tugas pokok dan fungsi mereka pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
Kemudian, ada materi mengenai program Asta Cita yang akan dipaparkan oleh para menteri, serta pembekalan dari Lembaga Ketahanan Nasional.
Di luar itu, akan ada sesi khusus dari Kementerian Keuangan terkait pemahaman efisiensi anggaran, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi tersebut.
