ABNnews – Komisi IX DPR RI akan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), yang dimulai, Senin (6/1/2025) dan memastikan program Presiden Prabowo tersebut berjalan dengan baik. Sehingga para penerima program MBG bisa menikmati dengan nyaman dan tenang.
“Tentu untuk tahap pertama, kita akan evaluasi kekeruangan dan kelebihanya seperti apa. Tentu Komisi IX DPR akan terus mengawal program ini,” kata Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem Nurhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Nurhadi menjelaskan, program MBG ini merupakan program yang sangat baik bagi masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah yang memang memerlukan gizi yang cukup di masa pertumbuhannya.
“Program ini menurut kami sangat bagus, dimana kondisi masyarakat Indonesia khususnya anak-anak serta remaja membutuhkan makanan bergizi,” ujarnya.
Menanggapi tentang adanya modus penipuan yang memanfaatkan momen program MBG, Nurhadi mengimbau masyarakat untuk waspada dan tidak mudah mempercayai adanya oknum yang menawarkan kemitraan program tersebut.
“Biasanya (kalau) ada program bagus, ada oknum-oknum memanfaatkan kepentingan sendiri. Artinya, masyarakat harus coba cari informasi di situs BGN soal makanan bergizi gratis, dan bisa ditanyakan sendiri di situ,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengatakan, Badan Gizi Nasional mencatat terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi menjalankan program tersebut mulai 6 Januari 2025. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau.
Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Kemudian, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG akan bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.***
Bagus Iswanto
