ABNnews – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membongkar modus rapi di balik kasus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.
Praktik penyadapan tanpa dasar hukum tersebut diduga berjalan melalui jalur khusus atau “jalur atensi”, di mana target ditentukan langsung oleh Listyo Sigit lalu diteruskan Irjen Ahrie Sonta secara lisan maupun lewat pesan WhatsApp.
Fakta itu diungkapkan Jenderal Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Jenderal Suyudi mulanya memaparkan bahwa prosedur penyadapan resmi di lingkungan Polri sejatinya diatur ketat melalui Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Namun, dalam kasus ini, penyidik menemukan adanya jalur gelap di luar ketentuan resmi yang diduga dimanfaatkan oleh Listyo Sigit dkk.
“Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan,” ungkap Suyudi di hadapan para legislator.
Menurut Suyudi, perintah penyadapan lewat jalur non-prosedural itu dieksekusi oleh Ahrie Sonta yang kala itu menjabat sebagai Kabagmon usai menerima perintah dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU (technical supporting unit),” jelas Suyudi.
Untuk menyamarkan jejak, jalur atensi tersebut dijalankan menggunakan sarana teknis serta perangkat peralatan yang sama persis dengan jalur resmi.
Hal inilah yang membuat aktivitas spionase ilegal itu tersamarkan dengan rapi di tengah lalu lintas penyadapan penegakan hukum yang sah.
“Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi,” paparnya.
Suyudi menegaskan bahwa merujuk Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, setiap operasi penyadapan wajib didasari permintaan tertulis penyidik, memenuhi syarat verifikasi, serta mendapat persetujuan resmi. Pemusnahan datanya pun harus dilengkapi berita acara.
“Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” tegasnya.
Sebagai informasi, skandal besar ini terkuak setelah Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka meliputi eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), Irjen Ahrie Sonta, serta tersangka baru Irjen Slamet Uliandi (SU).
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyatakan bahwa para tersangka terindikasi kuat menyadap nomor telepon orang nomor satu di Indonesia tersebut.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Tak hanya Presiden Prabowo, jaringan ini juga diduga menyadap sejumlah tokoh politik lain, pengusaha, hingga kalangan jurnalis. Praktik ilegal yang berlangsung sepanjang 2025–2026 ini bahkan sempat coba ditutupi oleh para tersangka dengan menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026. Sementara itu, Irjen Ahrie Sonta sendiri telah resmi dijatuhi sanksi pemecatan dari institusi Polri.
