ABNnews – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut diungkapkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Jenderal Suyudi.
Atas dasar laporan tersebut, Suyudi menjelaskan bahwa pihaknya telah menggerakkan proses penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah.
Ia menegaskan, dugaan permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah dalam perkara ini masih memerlukan pendalaman secara menyeluruh.
“Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” terang Kapolri.
Dalam rapat kerja yang sama, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman secara tegas mendesak agar kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo diusut tuntas dengan menggunakan delik tindak pidana makar.
Ia bahkan mengibaratkan tindakan yang diduga dilakukan oleh empat perwira tinggi Polri tersebut sebagai “perbuatan menikam dari belakang”.
“Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ucap Habiburokhman.
Habiburokhman menekankan bahwa aksi spionase ilegal terhadap kepala negara dan para tokoh lain merupakan kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.
Pihaknya menduga di balik operasi tersebut terdapat target politik kotor berskala amat besar yang membahayakan keselamatan negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga komisi bidang penegakan hukum memandang perlu agar pengusutan perkara dikembangkan ke arah dugaan makar.
