ABNnews – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan proses sidang komisi kode etik terhadap sejumlah personel yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto akan terus berlanjut.
Salah satu perwira tinggi yang dipastikan akan menjalani sidang etik tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Kendati demikian, ia belum merinci secara pasti tanggal pelaksanaan sidang lanjutan tersebut.
“Nanti akan ada proses persidangan berikutnya. Proses persidangannya,” kata Jenderal Suyudi saat ditemui seusai pembukaan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Job Fair di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, Polri menyatakan bakal menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap tiga personel lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal ini. Ketiga personel tersebut meliputi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Sidang etik bagi para jenderal tersebut dijadwalkan bergulir menyusul rangkaian pemeriksaan mendalam oleh penyidik Bareskrim Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir sebelumnya menyebutkan bahwa rangkaian sidang etik lanjutan ini direncanakan mulai berlangsung pada pekan depan, meski tanggal pastinya belum diumumkan secara resmi.
Adapun salah satu tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta, telah lebih dahulu menjalani sidang KKEP pada Selasa (10/11/2026). Dalam persidangan etik tersebut, Ahrie dijatuhi sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari kedinasan Polri, meski yang bersangkutan menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Kasus ini bermula dari pengusutan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pihak lainnya, yang diindikasikan terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Dalam penanganannya, penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan milik Polri atau Lawful Interception Management System (LIMS). Modus yang diusut meliputi pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem LIMS tanpa melalui prosedur verifikasi dan dasar hukum yang sah, hingga dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Akibat perkara ini, Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka, yaitu Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga dari empat tersangka yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso saat ini dikabarkan telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani proses pemulihan kesehatan pasca-sakit. Polri menegaskan bahwa proses sidang etik ini berjalan secara internal dan terpisah dari penanganan proses pidana yang sedang berjalan.
