ABNnews – Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan fatwa terbaru terkait rokok elektrik alias vape.
Dalam ketetapan tersebut, MUI menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang berkaitan dengan vape mulai dari memakai, memproduksi, hingga jual beli hukumnya adalah haram.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Dokumen fatwa ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” bunyi keterangan resmi sebagaimana dikutip dari situs MUI, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertimbangannya, MUI menilai penggunaan rokok elektrik membawa dampak negatif nyata bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan fisik maupun kehidupan sosial.
MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan bermuatan nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya.
Kandungan nikotin menjadi perhatian serius lantaran memiliki sifat adiktif yang berpotensi merusak sistem saraf dan kesehatan tubuh jangka panjang.
Tak hanya bagi pengisapnya, ketetapan hukum pada poin kedua dan ketiga fatwa ini secara gamblang mengharamkan seluruh rantai aktivitasnya:
* Penyalahgunaan: Penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
* Produksi: Proses pembuatan dan perakitan perangkat maupun cairan vape.
* Perdagangan: Aktivitas jual beli serta distribusi vape di pasaran.
Menindaklanjuti penetapan fatwa tersebut, MUI turut menyampaikan rekomendasi tegas kepada DPR dan pemerintah. MUI meminta kedua lembaga negara itu untuk segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan total vape beserta sanksi hukum bagi para pelanggar.
Selain itu, pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat luas dari paparan serta dampak buruk penggunaan vape.
