ABNnews – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, angkat suara merespons wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang mengemuka di DPR RI.
Paloh menegaskan, jika tak ada jalan lain dan seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi, maka proses pemakzulan tersebut jalan saja demi kemajuan berbangsa dan bernegara.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lakukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh usai acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11/2026) malam.
Langkah tersebut dinilai Paloh sebagai opsi yang bisa diambil untuk menyikapi dinamika hukum terkini, khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik ijazah Gibran.
Meski demikian, Paloh tidak memungkiri bahwa polemik ijazah ini telah menimbulkan rasa prihatin dan kesedihan mendalam bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, situasi ini bukanlah hal yang patut dirayakan.
“Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” ungkapnya.
Paloh mengingatkan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin negara melalui Pemilu 2024 hingga 2029 mendatang.
Namun, sangat disayangkan baru dua tahun lebih roda pemerintahan berjalan, bangsa ini justru dihadapkan pada persoalan keabsahan ijazah.
“Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan. Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air,” tegas Paloh.
Wacana pemakzulan Gibran di parlemen sendiri mencuat buntut dari putusan MA dan MK yang menyoroti keabsahan dokumen pendidikan sang Wapres.
Pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan gugatan penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026. MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, pada Selasa (6/10/2026), MK melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA/sederajat sebagaimana disyaratkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Meski permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena masalah legal standing dan temuan tersebut tidak serta-merta menggugurkan posisi Gibran secara langsung, MK menyerahkan tindak lanjut persoalan ini kepada parlemen. Saat ini, para wakil rakyat di Senayan dilaporkan tengah berkonsolidasi untuk menjajaki wacana pemakzulan Gibran dari kursi Wakil Presiden.
