ABNnews – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia geram lantaran namanya diseret dalam dugaan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Mengaku tak terima dengan tuduhan tersebut, Bahlil menegaskan bakal melayangkan somasi 3×24 jam kepada pihak-pihak yang telah mencatut namanya.
“Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan di Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bahlil usai melantik pengurus sekaligus membuka rapat kerja DPD Partai Golkar di Kota Ambon, Maluku.
Bahlil menegaskan bahwa tuduhan yang mengaitkan dirinya dalam skandal peretasan tersebut sama sekali tidak berdasar.
Ia justru mengaku turut menjadi korban peretasan dan meminta institusi Polri mengusut tuntas perkara tersebut hingga ke akar-akarnya.
“Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap,” ungkapnya.
Respon keras Bahlil ini bermula dari maraknya isu dan spekulasi di media sosial, termasuk narasi seorang pengamat intelijen soal keberadaan ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum Bareskrim Polri menangkap para tersangka penyadapan.
Spekulasi tersebut langsung mengarah ke Bahlil lantaran posisinya sebagai ketua umum parpol di lingkaran Istana.
Bahlil mengaku tidak tahu-menahu siapa sosok ketua umum parpol yang dimaksud dalam rumor tersebut, namun ia menyayangkan penggiringan opini publik di media sosial dan grup percakapan WhatsApp yang mendadak menyudutkan dirinya.
“Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar,” tegas Bahlil.
Melihat liarnya disinformasi yang beredar, Bahlil meminta pihak kepolisian bergerak cepat mengusut dalang di balik penyebaran berita bohong tersebut. Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga etika dalam berdemokrasi.
“Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus. Jadi polisi akan mengecek,” pungkasnya.
