ABNnews – Pemerintah memproyeksikan Jakarta sebagai pusat keuangan internasional (international financial center) guna membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa transformasi ini wajib ditopang oleh penguatan integrasi infrastruktur di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam acara Fireside Chat Kearney at 100, Jakarta at 500: Shaping the Next Global City Together, Rabu (28/10/2026).
Ia menjelaskan bahwa pembentukan pusat keuangan berdaya saing global membutuhkan dukungan ekosistem yang kompetitif, kepastian hukum, serta mobilitas kawasan yang efisien.
Guna mewujudkan visi kota global tersebut, pemerintah mendorong penataan ruang Jakarta ke arah vertikal yang terintegrasi dengan transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Jakarta itu sebetulnya tidak bisa lagi menjadi flat city. Jakarta itu harus menjadi kota yang naik ke atas semua. Dan kota yang naik ke atas, vertikal ini tentunya memudahkan masyarakat untuk bisa tinggal dekat dengan tempat kerjanya,” jelas Airlangga.
Airlangga menekankan bahwa penguatan daya saing Jakarta tidak boleh mengesampingkan kualitas lingkungan perkotaan (livable city). Penanganan sampah, pengendalian banjir, dan penyediaan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama.
Di tingkat regional, konektivitas antara pusat ekonomi Jakarta dan kawasan pemukiman di Jabodetabek memerlukan koordinasi kebijakan yang solid antardaerah. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi beban mobilitas harian masyarakat serta meratakan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Selain itu, sektor pariwisata, ekonomi digital, serta ketersediaan pusat data (data center) di sekitar Jakarta turut dioptimalkan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.
Untuk mendukung industri nasional terhubung dengan rantai nilai global, pemerintah juga terus memfinalisasi perjanjian perdagangan internasional, termasuk Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Sementara itu, untuk menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, pemerintah menyiapkan program bantuan sosial hingga dorongan diskon transportasi dan belanja.
“Kalau kita lihat apa yang dirasakan masyarakat, untuk jangka pendek, kita sedang mendorong bantuan sosial nasional, dan on top of that itu ada program yang tadi disebut diskon. Kita juga memberikan diskon untuk pesawat terbang, kita diskon untuk kereta api, kita diskon juga untuk kapal laut, kemudian juga diskon-diskon yang kita mendukung di Jakarta Great Sale, di mana diskonnya bisa sampai 70%,” pungkas Airlangga.
