ABNnews – Gelombang kerusuhan hebat yang diwarnai aksi kekerasan, perusakan, hingga penjarahan melanda berbagai wilayah Prancis sepanjang akhir pekan.
Situasi yang memanas tersebut memicu Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengajukan pengunduran diri, namun Presiden Emmanuel Macron tegas melawan dan menolak pengunduran diri tersebut.
Nunez mengaku siap bertanggung jawab penuh atas kekacauan dan rentetan aksi anarkis yang terjadi di seluruh negeri.
“Saya mengajukan pengunduran diri karena saya bertanggung jawab atas semua yang terjadi,” kata Nunez kepada radio France Inter, dikutip Selasa (20/10/2026).
Meski demikian, Presiden Emmanuel Macron menolak pengunduran diri Nunez. Macron meminta sang menteri tetap bertahan untuk memimpin penanganan kepolisian di tengah situasi darurat yang mengancam ketertiban umum.
Selain itu, Macron menginstruksikan Nunez untuk mengambil semua langkah yang diperlukan demi memastikan transparansi penuh. Hal ini terkait dugaan kegagalan perencanaan dan pencegahan intelijen yang memicu meletusnya kerusuhan masif tersebut.
Merespons aksi perusakan dan penjarahan yang kian meluas selama demonstrasi, Perdana Menteri Sebastien Lecornu memerintahkan sejumlah kota untuk mulai menerapkan kebijakan jam malam sebagian.
“Ini adalah tindakan pelanggaran khusus, penjarahan, dan tidak boleh berlanjut,” tegas Lecornu usai memimpin rapat kabinet, Senin (19/10/2026).
Lecornu menegaskan bahwa pemerintah bertekad bulat untuk memulihkan ketertiban umum. Bahkan, pemerintah tak menutup opsi untuk memberlakukan keadaan darurat nasional jika eskalasi situasi semakin memburuk.
Kendati demikian, untuk saat ini Lecornu menilai penerapan jam malam lokal dan parsial merupakan langkah paling tepat. Ia memastikan pemerintah tidak akan memberlakukan jam malam total di seluruh wilayah ibu kota.
“Jam malam ini harus bersifat lokal dan parsial. Tidak mungkin memberlakukan jam malam di seluruh Paris,” jelas Lecornu tanpa merinci daftar kota maupun jadwal pasti pemberlakuannya.
Di sisi lain, meletusnya kerusuhan besar ini memicu gelombang kemarahan dari para wali kota di Prancis. Mereka menuntut penjelasan resmi dari pemerintah pusat atas minimnya persiapan aparat keamanan dalam mengantisipasi gelombang demonstrasi.
Para kepala daerah mempertanyakan bagaimana aksi yang semula merupakan unjuk rasa bisa dengan cepat tereskalasi menjadi kerusuhan dan penjarahan skala besar.
