ABNnews – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago membantah adanya upaya penyekatan oleh aparat keamanan terhadap gelombang massa yang hendak memadati Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/8/2026).
Djamari menegaskan bahwa pemerintah memfasilitasi setiap warga negara yang ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka.
“Penyekatan itu enggak ada ya, masa penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat. Enggak, enggak ada, silakan datang,” tegas Djamari kepada wartawan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Purnawirawan Jenderal TNI tersebut mengonfirmasi bahwa prajurit TNI siap diterjunkan untuk memperkuat jajaran kepolisian dalam mengawal jalannya aksi unjuk rasa di kompleks wakil rakyat.
Aparat gabungan dari Polda Metro Jaya serta Kodam Jaya disiagakan penuh untuk memberikan pelayanan, pengamanan, hingga pengaturan rekayasa lalu lintas apabila terjadi simpul kemacetan di sekitar lokasi aksi.
Langkah rekayasa jalan ini disiapkan guna menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan kelancaran aktivitas warga Jakarta lainnya.
“Kalau misalnya ada pengaturan lalu lintas itu memudahkan, memudahkan jangan sampai ada masyarakat kita yang menyampaikan aspirasinya tapi juga yang tidak menyampaikannya juga harus kita lindungi supaya tetap lancar kebutuhan mereka,” jelas Djamari.
Di sisi lain, Djamari mengungkapkan berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat puluhan titik penyampaian aspirasi yang berlangsung serentak di wilayah Ibu Kota pada hari ini.
“Mari kita sama-sama menjaga Jakarta tetap aman. Jangan khawatir dengan jumlah itu karena setiap hari unjuk rasa di Indonesia banyak. Bahkan hari ini ada 86 titik di Jakarta,” perjelas Djamari seraya berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri.
Sebagaimana diketahui, berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI. Salah satu aliansi yang menerjunkan massa dalam jumlah besar adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Dalam aksi tersebut, massa membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak DPR RI bersama pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta menerapkan hukuman maksimal hingga pidana mati bagi para pelaku korupsi.
