ABNnews – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus pasang badan untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang inklusif, ramah, dan responsif bagi kelompok rentan di tanah air.
Langkah nyata ini digeber lewat pelaksanaan Workshop Praktik Baik Pelayanan Transportasi Ramah, Responsif, dan Sensitif Kelompok Rentan Tahun 2026.
Acara yang diinisiasi oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kemenhub ini dihelat selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 Mei 2026, secara hibrida (daring dan luring) di Jakarta.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Arif Toha menegaskan, urusan pembangunan transportasi zaman sekarang tidak boleh cuma fokus pada urusan megah-megahan infrastruktur dan konektivitas.
Kemenhub ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan hak akses layanan yang setara.
Arif Toha memaparkan, tahun 2026 dipasang sebagai momentum sakral bagi seluruh penyelenggara transportasi massal untuk berbenah total.
Meski dalam lima tahun terakhir sektor transportasi menunjukkan rapor yang melesat signifikan, ia mengakui masih ada ganjalan di lapangan.
“Namun, kita juga menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan transportasi yang berkeadilan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” aku Arif saat membuka workshop, Selasa (19/5/2026).
Menurut Arif, kelompok rentan saat ini masih kerap membentur hambatan ganda, mulai dari keterbatasan akses fasilitas fisik hingga minimnya sensitivitas pelayanan dari petugas.
“Oleh karena itu, tema workshop hari ini bukan sekadar slogan. Ini adalah sebuah kebutuhan mendesak, bahkan sebuah keharusan moral dan hukum dalam mewujudkan hak asasi manusia,” tegasnya.
Guna meruntuhkan tembok pembatas tersebut, Arif membeberkan tiga fokus utama yang wajib dijalankan jajarannya: akselerasi kebijakan ramah kelompok rentan, penguatan kapasitas SDM, dan kolaborasi lintas sektor.
“Transportasi yang responsif tidak lahir dari infrastruktur saja, tetapi juga dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Petugas di terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan harus dibekali pelatihan mengenai pelayanan terhadap kelompok berkebutuhan khusus,” cetus Arif.
Catatan redaksi, workshop kemanusiaan ini sejatinya sudah diinisiasi sejak tahun 2019 silam. Kala itu, 19 operator transportasi perdana langsung meneken komitmen bersama.
Tahun ini menjadi edisi kedelapan yang digelar PPTB bareng Tim Inklusi Disabilitas Kemenhub dan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN).
Edisi kali ini terbilang jumbo karena diserbu oleh 252 peserta yang terdiri dari perwakilan unit kerja Kemenhub, operator transportasi, BUMN, BUMS, kementerian/lembaga terkait, hingga berbagai komunitas disabilitas.
Seluruh peserta bakal digembleng dengan berbagai materi esensial serta studi kasus nyata di lapangan. Beberapa di antaranya menguliti praktik pelayanan prima di Terminal Tipe A Tingkir, sistem layanan inklusif milik Transjakarta, pemenuhan aksesibilitas, hingga pengenalan mendalam terkait invisible disability alias disabilitas yang tidak terlihat secara fisik.
