ABNnews – Sektor keuangan nasional terus menunjukkan performa perkasa di tengah dinamika ekonomi global. Hingga posisi 31 Maret 2026, kinerja intermediasi perbankan tetap solid dengan pertumbuhan kredit nasional yang menembus angka 10,42 persen (year on year/yoy).
Peningkatan baki debet kredit dan jumlah penerima kredit ini menjadi bukti nyata bahwa fungsi perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung roda ekonomi tanah air. Pertumbuhan ini disokong oleh kinerja mentereng segmen korporasi yang melonjak 14,29 persen, diikuti kredit konsumer (13,97 persen), dan kredit komersial (11,11 persen).
KUR Jadi ‘Jangkar’ di Tengah Tantangan
Meski segmen korporasi dan konsumer melesat, sektor UMKM sempat mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57 persen. Namun, pemerintah bergerak cepat menjaga keberlanjutan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pemerintah menegaskan bahwa kontraksi ini bersifat terkendali dan justru menjadi bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan UMKM yang lebih sehat dan produktif.
Hingga Triwulan I 2026, KUR tetap stabil dengan pertumbuhan positif 0,21 persen dan total baki debet mencapai Rp 522 triliun. “Stabilitas ini menegaskan peran KUR sebagai jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi,” demikian keterangan resmi yang dihimpun.
Kualitas Kredit Terjaga Berkat Penjaminan Kuat
Di tengah sorotan terhadap rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) segmen UMKM yang berada di angka 4,55 persen pada Maret 2026, kualitas KUR justru tetap prima. NPL KUR tercatat sangat rendah, yakni 2,16 persen pada Januari 2026.
Kunci rahasianya ada pada desain kebijakan yang didukung sistem penjaminan/pertanggungan yang mumpuni. Sebanyak 70 persen portofolio KUR telah terjamin, sehingga risiko bagi lembaga perbankan dan penjamin tetap terkendali. Rasio klaim berada di angka 62,8 persen, dengan Non-performing Guarantee (NPG) 2,8 persen, serta recovery rate 27,8 persen.
Relaksasi KUR ‘Karpet Merah’ untuk Korban Bencana
Pemerintah juga sigap merespons kondisi darurat melalui kebijakan KUR Pascabencana (PMK No. 2 Tahun 2026). Kebijakan ini khusus diperuntukkan bagi debitur UMKM di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemerintah memberikan “karpet merah” berupa relaksasi komprehensif, mulai dari: Perpanjangan tenor dan pemberian grace period, Subsidi bunga tambahan hingga suku bunga efektif 0% pada 2026, Suku bunga 3% pada 2027, serta Kemudahan akses pembiayaan baru dengan relaksasi persyaratan administratif.
Hasilnya, penyaluran KUR di wilayah terdampak mencapai Rp 6,04 triliun kepada lebih dari 93 ribu debitur. Ini membuktikan bahwa KUR adalah instrumen pemulihan ekonomi yang krusial saat disrupsi terjadi.
Melihat ke depan, pemerintah sudah menyiapkan “amunisi” untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2027. Sinergi antara kebijakan pembiayaan UMKM dan program prioritas APBN akan menjadi fokus utama.
KUR ke depannya bakal diarahkan untuk mendukung sektor produktif, termasuk mendukung program strategis nasional seperti: Makan Bergizi Gratis (MBG), Program 3 Juta Rumah serta Penciptaan wirausaha baru dan penyerapan lapangan kerja.
Langkah ini dikombinasikan dengan akselerasi belanja pemerintah guna menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap konsumsi dan investasi. Pendekatan terintegrasi ini dipastikan akan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong permintaan domestik secara berkelanjutan.
