ABNnews – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membedah kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.
Hari ini, Selasa (5/5/2026), giliran Staf Ahli Menteri Perhubungan, Robby Kurniawan, yang dijadwalkan masuk ruang pemeriksaan.
Robby yang tercatat sebagai staf ahli di era Budi Karya Sumadi hingga Dudy Purwagandhi ini sedianya diperiksa pada Senin (4/5) kemarin, namun sempat absen.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemanggilan hari ini merupakan hasil koordinasi setelah Robby tidak hadir pada jadwal sebelumnya. Penyidik pun telah menjadwalkan ulang pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK.
“Yang bersangkutan tidak hadir (kemarin), tetapi sudah ada koordinasi dengan penyidik dan rencana dijadwalkan ulang untuk pemeriksaannya Selasa pagi. Jadi, kami tunggu kehadiran saksi pada Selasa, 5 Mei 2026,” ujar Budi kepada awak media di Jakarta.
Lembaga antirasuah ini mengimbau agar Robby kooperatif memenuhi panggilan negara. Keterangannya dinilai sangat penting untuk mengurai benang kusut dugaan suap proyek rel kereta di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami mengimbau agar saksi juga kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik, karena tentu keterangan-keterangan dari setiap saksi dibutuhkan,” tegas Budi.
Sebagai pengingat, mega skandal ini terbongkar lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang.
Sejak saat itu, kasus ini terus menggulung banyak pihak. Hingga 20 Januari 2026, total sudah ada 21 tersangka dan dua korporasi yang ditetapkan sebagai pesakitan oleh KPK.
Proyek-proyek yang terendus aroma amis korupsi ini tersebar luas, mulai dari jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta di Makassar, proyek di Lampegan Cianjur, hingga perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Modusnya diduga kuat melalui pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu. Rekayasa disinyalir sudah terjadi sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender.
