ABNnews – Kerusuhan di Bangladesh menjadi keprihatinan semua pihak. Apalagi kerusuhan tersebut membuat satu Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban.
WNI berinisial DU dinyatakan meninggal dunia di hotel tempatnya menginap di Jashore, Bangladesh, Senin (5/8/2024).
Kerusuhan hingga mundurnya Sheikh Hasina mundur dari PM Bangladesh dipicu kuota pegawai negeri sipil yang mencapai 30 persen untuk keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh. Kuota tersebut dinilai diskriminatif dan hanya menguntungkan sekutu partai yang berkuasa.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ersento Maraden Sitorus menyatakan prihatin atas situasi politik di Bangladesh yang mengakibatkan situasi kerusuhan dan mundurnya PM Sheikh Hasina. Saat ini Sheikh Hasina juga telah kabur ke India untuk menyelamatkan diri.
Fernando berharap kerusuhan di Bangladesh tidak terjadi di Indonesia. Apalagi Indonesia juga pernah mengalami kerusuhan pada tahun 1998 silam. Imbas kerusuhan juga membuat rakyat menjadi korban.
“Melihat situasi politik di Indonesia saat ini, saya melihat kerusuhan di Bangladesh tidak akan berdampak ke Indonesia,” ujarnya, Kamis (8/8/2024).
“Walaupun demikian, Presiden Joko Widodo harus dapat menjaga situasi politik di Indonesia tetap kondusif sampai berakhir masa jabatannya yang hanya sekitar dua bulan lagi,” imbuhnya.
Fernando mengakui, saat ini memang masih ada kelompok-kelompok yang tidak senang dan puas dengan kepemimpinan Jokowi yang sangat mungkin akan memanfaatkan situasi. Apalagi kelompok tersebut juga menilai Jokowi selama dua periode memimpin Indonesia telah gagal mensejahterakan rakyat tapi justru malah menambah jumlah utang yang besar.
“Sangat mungkin ada pihak yang menginginkan situasi di Bangladesh akan berdampak ke Indonesia dan mengakibatkan lengsernya Jokowi sebelumnya berakhir masa jabatannya,” jelasnya.
Mantan Sekjen pertama Projo (relawan Jokowi) Guntur Siregar mengatakan, dampak secara ekonomi imbas kerusuhan di Bangladesh untuk Indonesia tidak ada. Tapi secara politik kaum pergerakan di Indonesia bisa melihat bagaimana kekuatan rakyat jika sudah bergerak maka bisa menumbangkan kekuasaan.
“Ketika harga hak – hak ekonomi rakyat terganggu maka Indonesia bisa seperti kejadian di Bangladesh,” tandasnya.
Guntur juga mempertanyakan berita tentang kejadian di Bangladesh tidak banyak disiarkan media masaa di indonesia, seperti televisi nasional.
“Saya kira pemerintah Jokowi takut kejadian yang sama di indonesia. Karena motifnya (kerusuhan Bangladesh) ekonomi hampir mirip dengan Indonesia, hidup rakyat semakin susah,” tandasnya.
Sementara itu Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Roy Rolliansyah Soemirat mengatakan, Kemlu akan memfasilitasi repatriasi jenazah WNI yang jadi korban kerusuhan mematikan di Bangladesh. KBRI di Dhaka telah menghubungi keluarga korban dan saat ini sedang dalam proses pemulangan jenazah.
“Kami akan beri bantuan semaksimal mungkin untuk pemulangan jenazah dengan memperhatikan privasi dari pihak keluarga yang berduka,” kata Roy kepada awak media, Rabu (7/8/2024).
Menurut informasi yang diterima Roy, WNI berinisial DU dinyatakan meninggal dunia di hotel tempatnya menginap di Jashore, Bangladesh, pada Senin (5/8/2024).
“Dia kebetulan ada di sebuah tempat tinggal di hotel yang jadi sasaran dari kerusuhan, dibakar. Korban terlalu lama hirup asap dari pembakaran yang menyebabkan bersangkutan meninggal dunia,” jelas Roy.
Selain itu, Roy memastikan bahwa 577 WNI lain yang tercatat tinggal di Bangladesh dalam kondisi aman.
“Kita sudah terus melakukan komunikasi sebanyak mungkin agar mereka bisa mengambil langkah yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan mengingat situasi yang masih sangat relatif bisa menimbulkan bahaya terhadap keselamatan diri (di Bangladesh),” tuturnya.
Kerusuhan ini bermula dari aksi demonstrasi masyarakat Bangladesh yang menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk mundur. Aksi tersebut berujung ricuh dan menyebabkan ratusan orang tewas setelah massa mulai menyerbu Istana PM yang telah berkuasa selama 15 tahun.
Sheikh Hasina telah memimpin Bangladesh sejak 2009 dan memenangkan pemilihan umum keempat berturut-turut pada Januari lalu tanpa oposisi yang nyata.***
Bagus Iswanto
