DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang Hari Ini, Seluruh Fraksi Setuju Tanpa Catatan!

Foto: Komisi III DPR mulai bahas RUU Perampasan Aset (Anggi/detikcom)

ABNnews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 hari ini, Kamis (19/11/2026).

Langkah ini diambil setelah seluruh fraksi di Komisi III DPR bersama pemerintah menyetujui pengesahan RUU tersebut tanpa catatan pada pembicaraan tingkat pertama.

Jadwal resmi rapat paripurna tersebut dirilis Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR usai Komisi III merampungkan pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026) kemarin.

“Agenda: Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” demikian keterangan yang dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa RUU Perampasan Aset akan langsung dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk diketok menjadi undang-undang setelah difinalkan oleh Komisi III bersama pemerintah.

“Pada hari ini kami telah antara DPR, dalam hal ini Komisi Teknis, Komisi III, dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Dasco usai rapat tingkat I, Rabu (18/11).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja maraton mengebut pembahasan regulasi ini dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) setiap pekan sejak September 2025 guna menyerap aspirasi masyarakat. Bahkan, pembahasan tetap digeber di tengah masa reses dewan.

“Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco, ya, demi apa namanya kita menyalurkan aspirasi masyarakat,” ucap Habiburokhman.

Seluruh fraksi di DPR pun sepakat agar RUU tersebut segera disahkan menjadi undang-undang tanpa catatan apa pun.

Para legislator menilai RUU Perampasan Aset yang telah tertunda sejak 2008 atau selama 18 tahun ini merupakan produk hukum yang sangat dinanti publik.

Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, DPR berhasil merampungkannya jauh lebih cepat sebelum tenggat waktu yang ditetapkan pada 15 Desember mendatang.

“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” pungkas perwakilan Fraksi PKS, Nasir Djamil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *