ABNnews – Pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto melebar ke dugaan tindak pidana makar.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan gelar perkara untuk membahas keterkaitan kedua tindak pidana tersebut akan digelar pada Kamis (19/11/2026) besok, dengan melibatkan para ahli hingga pengacara demi transparansi.
Menurut Yusril, berdasarkan perkembangan penyidikan terkini, penyidik telah menemukan indikasi yang semakin nyata mengenai benang merah antara kasus penyadapan ilegal dengan dugaan kegiatan makar yang sebelumnya telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
“Sampai hari ini sudah dapat diketahui bahwa semakin nyata adanya keterkaitan antara tindak pidana makar yang sebelumnya sudah dituduhkan, sudah ditersangkakan, dan sudah dinyatakan siapa tersangkanya dengan kegiatan-kegiatan makar yang kemarin sudah diterbitkan SPDP, artinya surat pemberitahuan dimulainya satu penyidikan walaupun belum ditetapkan siapa tersangkanya,” kata Yusril di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Yusril memastikan pelaksanaan gelar perkara dijadwalkan berlangsung besok. Namun, ia belum mengetahui apakah proses tersebut akan dilakukan secara terbuka atau tertutup. Ia juga menyebut lokasi gelar perkara kemungkinan besar tidak digelar di Mabes Polri, melainkan di Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Besok insyaallah. Saya belum tahu apakah besok akan dilakukan tertutup ataupun terbuka. Tapi kelihatannya memang ini agak besar dan kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri tapi mungkin di Kejaksaan Agung. Saya dengar masih dilakukan koordinasi hari ini dan kita tunggu perkembangan besok bagaimana diselenggarakannya gelar perkara ini,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa forum gelar perkara nanti tidak hanya akan memaparkan temuan dari pihak penyidik semata.
Para ahli serta tim penasihat hukum atau pengacara juga akan diberikan kesempatan menyampaikan pandangan maupun pendapat mereka agar penanganan perkara berjalan transparan.
Ia berharap gelar perkara ini dapat memperjelas hubungan antarpara pihak yang terlibat serta konstruksi hukum antara dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi elektronik dengan perkara makar.
“Saya kira dengan gelar perkara ini akan semakin jelas keterkaitan antara satu pelaku dengan pelaku yang lain, dan semakin jelas juga antara satu tindak pidana yang satu dengan yang lain, terutama tindak pidana penyadapan dan intersepsi dengan tindak pidana makar,” ujarnya.
“Dalam gelar perkara besok juga tidak hanya penyidik yang mengemukakan segala sesuatunya, juga para ahli, lawyer juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan dan pendapatnya di dalam proses gelar perkara itu supaya terjadi transparansi,” imbuh Yusril.
Sebagaimana diketahui, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, mantan Plt Kabag Monitoring Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution.










