Opini  

Peran Megawati, Konstitusi vs Rakus Kekuasaan

Ekonom senior, Prof. Didik J Rachbini, Ph.D

ABNnews – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini, menilai peran Megawati Soekarnoputri patut dicatat dalam sejarah karena berhasil mencegah upaya mengubah konstitusi agar presiden bisa berkuasa tiga periode.

Menurut Didik, peristiwa ini adalah pertarungan antara konstitusi dan kerakusan kekuasaan, dengan Megawati dan Jokowi di dua sisi yang berseberangan.

Didik menjelaskan, wacana perubahan batas masa jabatan presiden menjadi tiga periode tiba-tiba muncul pada 2022. Alasannya, popularitas Jokowi tinggi dan dicintai rakyat. Menurutnya, wacana itu dilempar secara tidak langsung lewat para menteri Jokowi.

“Cara mewujudkannya secara legal adalah menjadi penumpang gelap dari rencana MPR RI untuk amandemen UUD 1945,” kata Didik.

Didik, yang menjadi anggota Komite Kajian Ketatanegaraan, mengaku merasakan langsung bahwa wacana itu hampir pasti terwujud pada 2023-2024. Komite tersebut beranggotakan separuh mantan anggota DPR dari berbagai partai, intelektual, dan guru besar berbagai bidang.

Menurutnya, saat itu semua partai sudah berada di bawah pengaruh Jokowi dan setuju dengan perpanjangan masa jabatan. Kekuasaan Jokowi dinilai sangat kuat sehingga mudah merangkul partai di DPR/MPR.

“Tetapi karena satu orang, yang bernama Megawati Soekarnoputri, kehendak dan kerakusan kekuasaan tersebut terhenti,” ujarnya.

Didik menyinggung pernyataan politikus PDIP Adian Napitupulu pada Oktober 2023 bahwa hubungan Jokowi dan Megawati retak terkait penolakan rencana tiga periode itu.

Puan Maharani membantah Jokowi pernah mengajukan permintaan tersebut kepada Megawati. Menurut Didik, bantahan itu basa-basi politik yang tidak boleh dibaca secara verbal dan dangkal.

Jokowi sendiri beberapa kali membantah secara terbuka dan menyatakan akan tetap mematuhi konstitusi. Jokowi juga pernah menyebut pengusul wacana tiga periode mungkin ingin mencari muka, menampar muka, atau menjerumuskannya. Namun, Didik menilai semua itu pernyataan politik yang palsu dan hanya akting.

“Bantahan terbuka dari seorang bernama Jokowi sudah tidak bisa dipercaya. Publik memang bertahun-tahun tertipu, tetapi di akhir kekuasaannya banyak yang sudah tahu,” kata Didik.

Didik menilai sikap Megawati mencerminkan komitmen terhadap demokrasi konstitusional dan contoh kepentingan institusional partai yang sejalan dengan kepentingan nasional.

Ia mengingatkan, Megawati ikut pemilihan presiden langsung 2004, kalah di putaran kedua, dan masa jabatannya berakhir lewat pergantian pemerintahan yang konstitusional.

Berbeda dengan Jokowi, kata Didik, Megawati tidak menggunakan alat negara dan aparat hukum untuk kepentingan politiknya.

Menurut Didik, peristiwa itu bagian penting dari konsolidasi demokrasi Indonesia, ketika pergantian presiden tidak lagi bergantung pada krisis politik, melainkan keputusan pemilih.

Ia menyebut Presiden SBY banyak dikritik masyarakat tetapi konsisten menjaga demokrasi, konstitusi, dan institusi. Sebaliknya, pada masa Jokowi, menurutnya, pujian dan popularitas tinggi diiringi praktik yang merusak institusi, konstitusi, dan demokrasi.

Ia juga menilai transisi kepemimpinan era Jokowi penuh intrik dan pertarungan kekuasaan untuk memenuhi nafsu kekuasaan pribadi.

Didik menegaskan Megawati telah menjalankan peran sejarah yang baik dalam menjaga konstitusi. Pada HUT ke-50 PDIP, 10 Januari 2023, Megawati menyatakan partainya tidak membuka ruang penambahan masa jabatan presiden.

Pada 5 Agustus 2024, Megawati kembali memperingatkan bahaya tiga periode. Ia menyebut perpanjangan masa jabatan presiden berpotensi merusak negara dan bertentangan dengan pembatasan konstitusional.

“Ke depan kita tidak boleh tertipu dengan acting kelas wahid seperti ini. Politik merupakan siasat, yang sering menipu publik,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *