Opini  

Ironi Saat Pemerintah Mengaku Kurang Pajak Rp 514 triliun

Oleh: Tulus Abadi, Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI).

Tulus Abadi, Pegiat Perlindungan Konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI). (Foto: istimewa)

ABNnews – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengeluh bahwa negara kekurangan pendapatan pajak sebesar Rp 514 triliun. Olwh karena itu, Menkeu Suahasil meminta pengertian masyarakat.

Diksi meminta pengertian masyarakat itu bisa beberapa perspektif, misalnya, agar masyarakat patuh membayar pajak. Atau, ini sinyal bahwa pemerintah akan menaikkan besaran pajak, atau bahkan mengenakan obyek pajak baru. Salah satunya adalah PPN untuk pembalut sebesar 11 persen.

Dampak kekurangan pajak, dari sebuah negara yang menggantungkan hidupnya dari pajak, memang ngeri-ngeri sedap. APBN akan makin defisit, utang dan bunga utang yang mangkrak, plus tergerusnya program pembangunan, dan bahkan ancaman berkurangnya subsidi untuk masyarakat menengah bawah.

Namun pernyataan kekurangan pajak itu hal yang ironis. Pertama, ini menunjukkan bahwa Menkeu masih minim strategi dalam upaya menggali potensi pendapatan pajak. Salah satunya, adalah menggali pendapatan pajak dari masyarakat golongan super kaya, ini yang banyak mendulang kritik dari banyak kalangan. Pemerintah tidak punya nyali untuk menggali pendapatan pajak dari golongan super kaya, yang jumlahnya terus meningkat tajam.

Kedua, pemerintah justru salah kaprah dengan menggali pendapatan pajak dari masyarakat kecil, misalnya PPN untuk pembalut perempuan. Pengenaan PPN untuk pembalut perempuan ini sesat pikir, sebab pembalut perempuan adalah kebutuhan dasar, tidak etis dikenakan PPN. Dan oleh karena itu berpotensi melanggar HAM.

Ketiga, lah, kalau kekurangan pajak, kenapa justru cukai rokok tidak dinaikkan? Sejak 2025, cukai rokok tidak dinaikkan, sampai 2026. Bahkan edisi 2027 pun kenaikan cukai rokok akan dipending. Ini tentu kebijakan yang anomali. Sebab dengan tidak menaikkan cukai rokok kerugiannya jadi souble, bahkan triple, yakni, hilangnya perlindungan masyarakat dari barang yang dikenai cukai, dan negara kehilangan pendapatan yang signifikan.

Keempat, kekurangan pajak Rp 514 triliun memang menunjukkan masih minimnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Namun fenomena ini tidak bisa disalahkan pada masyarakat, sebab fenomena ini juga buntut atas kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kurang konsisten dalam hal efisiensi, dan perilaku pejabat publik yang justru kontra produktif, misalnya suka flexing.

Oleh sebab itu, jika kekurangan pajak itu akan dimaknai dengan menaikkan pajak, atau bahkan mengenakan pajak baru, ini menjadi kebijakan yang tidak adil, dan karena itu harus ditolak. Sementara itu, potensi pendapatan yang sangat besar dan menjadi instrumen melindungi masyarakat, justru tidak dilakukan, yakni menaikkan cukai rokok. Termasuk mengenakan cukai minuman manis dalam kemasan pada 2027.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *