Catatan Cak AT
Dunia pers Indonesia sedang mengalami musim gugur yang panjang. Daun-daunnya berguguran satu per satu. Koran dan majalah yang dahulu memenuhi kios-kios, ruang tunggu, meja kantor, sampai warung kopi, kini banyak yang menghilang. Sebagian berhenti mencetak, sebagian pindah sepenuhnya ke internet, sebagian lagi tinggal nama dalam ingatan pembacanya.
Nasib para pekerjanya lebih menyedihkan. Wartawan, editor, fotografer, desainer, sampai tenaga percetakan kehilangan pekerjaan. Mereka yang bertahun-tahun menghidupi ruang redaksi mendadak harus mencari kehidupan di luar dunia yang pernah mereka cintai. Profesi wartawan ternyata bisa kehilangan berita paling penting tentang dirinya sendiri: berita PHK.
Dewan Pers mencatat, berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sejak 2024 hingga Juli 2025 lebih dari 800 pekerja media mengalami PHK. Angka itu belum sepenuhnya menggambarkan keadaan karena masih ada kasus yang belum terdata. Reuters Institute juga mencatat bahwa sepanjang 2025, AJI melaporkan 549 wartawan kehilangan pekerjaan.
Jadi, ketika orang bertanya mengapa kualitas jurnalisme semakin mengkhawatirkan, kita perlu melihat siapa yang masih sanggup membiayai orang-orang yang mengerjakannya.
Jurnalisme membutuhkan wartawan yang bekerja, editor yang menyunting, fotografer yang meliput, dan perusahaan yang membayar mereka. Idealisme memang penting, tetapi idealisme tidak bisa membayar listrik ruang redaksi.
Di tengah suasana muram itu, muncul orang-orang yang berani mengambil risiko. Mereka mendirikan media baru, bahkan menghidupkan kembali tradisi koran cetak. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah harian _Swara Indonesia Raya_, yang kabarnya dicetak di sebuah percetakan di Bekasi.
Namanya segera mengundang ingatan sejarah. Logo koran itu menampilkan kata _Swara_ dengan huruf kecil, sementara _Indonesia Raya_ tampil jauh lebih besar. Komposisi tersebut seolah mengembalikan nama sebuah koran legendaris yang pernah membuat penguasa tidak nyaman.
Koran _Indonesia Raya_ mengingatkan saya pada Mochtar Lubis. Pada 29 Desember 1949, ia mendirikan Harian _Indonesia Raya_ dan memimpin redaksinya. Ia dikenal sebagai wartawan yang berani mengungkap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai penyelewengan pejabat. Keberanian itu membawa risiko besar.
Pemerintah membredel korannya, sementara Mochtar Lubis sendiri pernah mendekam dalam tahanan selama bertahun-tahun.
Nama _Indonesia Raya_ karena itu memiliki beban sejarah yang tidak ringan. Ia membawa ingatan tentang pers yang berani mengawasi kekuasaan, sekalipun harus membayar mahal keberaniannya.
Kehadiran _Swara Indonesia Raya_ tentu menarik. Dari penampilan dan penyajiannya, koran baru ini mengingatkan saya pada _Kompas_, yang sampai sekarang masih mempertahankan edisi cetaknya.
Saya tidak tahu apakah kemiripan itu memang disengaja. Namun, kemunculan koran baru di tengah kemerosotan media cetak layak mendapat perhatian.
Kita tentu berharap koran ini tumbuh dengan identitas editorialnya sendiri. Sebab, nama besar dan desain yang menarik hanya membuka pintu. Mutu pemberitaan, keberanian editorial, ketelitian verifikasi, dan kepercayaan pembaca yang menentukan apakah sebuah koran mampu bertahan.
Mencetak koran pada zaman ketika orang membaca berita melalui telepon genggam memang seperti menanam pohon di tengah badai. Namun, keberanian menanam pohon tetap patut kita hargai.
Persoalan sesungguhnya jauh lebih besar daripada nasib satu koran. Kita sedang menghadapi perubahan ekonomi informasi yang menggeser pusat kekuatan industri media.
Dahulu, perusahaan pers memiliki hubungan langsung dengan pembaca dan pengiklan. Koran menjual oplah, memasang iklan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Kini, sebagian besar perjalanan berita melewati mesin pencari, media sosial, dan berbagai platform digital.
Wartawan bekerja keras menggali informasi. Editor memeriksa fakta. Fotografer mengambil gambar. Redaksi menanggung biaya produksi. Namun, ketika berita terbit, platform digital ikut menikmati lalu lintas pengguna, perhatian pembaca, dan pendapatan iklan.
Inilah ketimpangan yang mendorong banyak negara memikirkan kembali hubungan antara perusahaan pers dan perusahaan teknologi.
Indonesia sebenarnya sudah mengambil langkah melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Kini, pembahasan perubahan UU Hak Cipta membuka babak yang lebih luas: bagaimana hukum melindungi karya jurnalistik ketika platform digital mengumpulkan, menampilkan, mendistribusikan, bahkan menggunakan karya tersebut untuk melatih kecerdasan buatan?
Berita yang dibawa _Reuters_ pada 11 November 2026 memperlihatkan pertarungan kepentingan itu secara terbuka. Google, Meta, dan TikTok menyampaikan keberatan dalam forum dengar pendapat di DPR.
Pokok persoalannya adalah kewajiban platform membayar kompensasi kepada penerbit berita ketika mereka menampilkan tautan, cuplikan, atau rekomendasi berita. Rancangan tersebut juga menyentuh penggunaan karya jurnalistik untuk melatih model AI.
Kemudian, _Nieman Journalism Lab_ mengulas persoalan ini. Salah satu masalah yang disorot ialah rancangan aturan yang dinilai belum membedakan secara memadai antara agregasi berita dan publikasi ulang. Artinya, platform bisa terkena kewajiban pembayaran bahkan ketika hanya menampilkan tautan dan cuplikan berita.
Google berpendapat kewajiban tersebut dapat membatasi akses masyarakat terhadap berita. Meta melalui pejabat kebijakan publiknya di Indonesia juga memperingatkan bahwa penerbit bisa kehilangan kunjungan pembaca, peluang iklan, dan pendapatan langganan. TikTok mengangkat persoalan lain, terutama batas tanggung jawab platform dan penggunaan AI.
Kita perlu mendengar keberatan mereka. Namun, kita juga harus menguji kepentingan di balik argumen tersebut. Perusahaan teknologi tentu ingin mempertahankan model bisnisnya. Perusahaan media ingin memperoleh imbalan yang layak atas hasil kerja jurnalistiknya. Keduanya berbicara tentang kepentingan publik, tetapi keduanya juga memiliki kepentingan ekonomi yang sangat besar.
Indonesia tidak sedang menghadapi persoalan sendirian. Kanada lebih dahulu mengesahkan _Online News Act_ pada 2023. Undang-undang itu mengatur kewajiban perusahaan platform digital bernegosiasi dan memberikan kompensasi kepada perusahaan berita atas penggunaan konten jurnalistik.
Namun, Meta mengambil langkah keras. Perusahaan itu memblokir distribusi tautan berita melalui Facebook dan Instagram di Kanada. Akibatnya, penerbit kehilangan salah satu saluran distribusi yang sebelumnya membantu menjangkau pembaca.
Pengalaman Kanada memberikan peringatan penting. Regulasi yang bermaksud menolong media bisa menghasilkan akibat sebaliknya jika pembuat undang-undang tidak memperhitungkan kekuatan tawar platform digital.
Karena itu, DPR perlu merancang aturan yang cermat. Jangan sampai negara membuat obat yang justru memperparah penyakit.
Saya mendukung upaya melindungi karya jurnalistik dan memperjuangkan keberlanjutan perusahaan pers. Namun, pembayaran kompensasi saja tidak otomatis menyelamatkan jurnalisme.
Pertama, pemerintah harus membedakan penggunaan karya secara substantif dengan penggunaan tautan yang sekadar mengarahkan pembaca kepada sumber asli. Menyalin seluruh berita, mengambil foto, menggunakan laporan investigasi, dan memasukkan karya jurnalistik ke dalam pelatihan AI memiliki karakter hukum dan ekonomi yang berbeda. Regulasi harus mengaturnya secara proporsional.
Kedua, mekanisme pembagian kompensasi harus transparan. Jika negara membentuk lembaga pengelola dana, lembaga tersebut wajib mengumumkan penerimaan, biaya administrasi, kriteria penerima, dan besaran pembagian. Perusahaan media besar jangan sampai menyapu sebagian besar dana, sementara media kecil dan lokal hanya memperoleh remah-remah.
Ketiga, pembagian dana harus memperhitungkan kontribusi jurnalistik. Media yang mempekerjakan wartawan, membiayai liputan lapangan, melakukan investigasi, dan menjalankan verifikasi harus memperoleh pengakuan yang layak. Negara juga perlu memastikan bahwa kompensasi benar-benar mendukung pekerjaan jurnalistik dan kesejahteraan pekerjanya.
Keempat, pemerintah perlu memperkuat transparansi data periklanan digital. Perusahaan pers harus memperoleh gambaran yang adil mengenai bagaimana platform menggunakan dan memonetisasi konten mereka. Negosiasi tanpa kesetaraan informasi hanya menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan pihak terkuat.
Kelima, perlindungan hak cipta harus berjalan bersama kebebasan pers dan akses publik terhadap informasi. Jangan sampai platform membatasi distribusi berita karena takut membayar, sementara masyarakat kehilangan akses terhadap informasi yang berkualitas.
-000-
Saya melihat dua peristiwa ini sebagai dua sisi dari satu persoalan. Di satu sisi, orang masih berani mendirikan koran baru ketika banyak perusahaan media justru menutup percetakan. Di sisi lain, negara mulai memikirkan bagaimana mengembalikan sebagian nilai ekonomi kepada mereka yang menghasilkan berita.
Keduanya memberikan harapan. Namun, harapan membutuhkan fondasi ekonomi yang sehat dan keberanian editorial yang konsisten.
Kita tidak perlu memaksa masyarakat kembali membeli koran setiap pagi. Zaman sudah berubah. Pembaca memiliki banyak pilihan, dan media harus mampu menyesuaikan diri. Namun, kita juga tidak boleh menyerahkan masa depan informasi kepada beberapa perusahaan teknologi yang menguasai distribusi dan perhatian publik.
Koran cetak boleh berkurang, tetapi kebutuhan masyarakat terhadap jurnalisme yang bermutu tidak pernah kehilangan relevansi.
Bahkan, ketika AI mampu menghasilkan ribuan paragraf dalam hitungan detik, pekerjaan wartawan yang turun ke lapangan, memeriksa dokumen, mengonfirmasi sumber, dan mengungkap fakta justru semakin penting.
Sebab, mesin bisa menyusun kalimat. Tetapi, siapa yang bertanggung jawab ketika kalimat itu ternyata bohong?
Maka, selamat datang _Swara Indonesia Raya_. Semoga namanya membawa keberanian, bukan sekadar nostalgia. Semoga percetakannya di Bekasi terus bekerja, wartawannya memperoleh penghidupan layak, dan redaksinya berani mengoreksi siapa pun yang berkuasa.
Sementara itu, DPR perlu memastikan bahwa perubahan UU Hak Cipta melindungi pencipta karya jurnalistik tanpa mematikan akses masyarakat terhadap berita.
Kita membutuhkan media yang sehat, wartawan yang sejahtera, platform yang bertanggung jawab, dan negara yang tidak menjadi makelar pembagian uang.
Sebab, demokrasi tanpa pers yang kuat ibarat kapal tanpa kompas. Ia mungkin tetap bergerak, bahkan dengan mesin yang sangat canggih. Tetapi, siapa yang menjamin kapal itu menuju arah yang benar?
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 15/11/2026
