ABNnews – Aksi bejat mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, yang menghamili seorang tahanan berinisial DR di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu berujung pada proses hukum pidana. Selain telah dipecat, keluarga korban resmi melaporkan Sarbani atas dugaan tindak pidana persetubuhan.
Laporan tersebut dilayangkan langsung oleh orang tua DR ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Dompu setelah kabar kehamilan tahanan tersebut viral di berbagai platform media sosial dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Dompu, Iptu I Nyoman Suardika, membenarkan adanya laporan resmi yang dilayangkan oleh pihak keluarga korban.
“Iya benar ada laporannya,” ujar Suardika dikutip dari detikBali, Rabu (11/11/2026).
Suardika menjelaskan, penanganan perkara hukum ini tidak ditangani oleh penyidik di tingkat polres.
Menggingat kasus ini melibatkan perwira polisi, penanganannya telah dilimpahkan secara menyeluruh ke Polda NTB bersamaan dengan penanganan sidang kode etik pelaku.
“Untuk kasus Pak Sarbani ditangani Propam Polda, penanganan oleh PPA Polda NTB,” jelasnya.
Dipecat PTDH Akibat Pelanggaran Berat
Sebelumnya, Ipda Sarbani telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEK) yang digelar pada Senin (9/11/2026).
Sarbani terbukti secara sah melakukan pelanggaran berat setelah menghamili tahanan titipan yang berada di sel Polsek Dompu saat ia masih menjabat sebagai kapolsek.
Berdasarkan catatan, tindakan asusila tersebut dilakukan dalam kurun waktu Juli hingga Agustus 2026 di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
