ABNnews – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menghadirkan sejumlah saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP).
Sidang etik ini digelar terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Irjen Ahrie Sonta Nasution, Selasa (10/11/2026).
Kehadiran para saksi dalam persidangan tersebut dipastikan berjalan transparan guna mengusut tuntas perkara yang turut diawasi langsung oleh Kompolnas. Meski demikian, pihak Polri tidak merinci daftar nama saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengungkapkan bahwa para saksi yang dihadirkan merupakan bagian dari pihak yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan dalam proses pidana kasus dugaan penyadapan ilegal.
“Beberapa saksi yang tadi dihadirkan adalah merupakan bagian daripada saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan yang ada ditangani oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri. Benar bahwa beberapa saksi tersebut kemudian Polri berkomunikasi dengan LPSK untuk bisa mendapatkan perlindungan saksi,” ujar Isir di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) malam.
Isir membeberkan, persidangan KKEP terhadap Irjen Ahrie Sonta dipimpin oleh jenderal bintang tiga, yakni Komjen Rudy Darmoko selaku Ketua Komisi.
Sementara itu, jalannya sidang juga didampingi oleh unsur pimpinan dan anggota komisi lainnya, yang terdiri atas:
* Wakil Ketua Komisi: Irjen Roma Hutajulu
* Anggota Komisi: Irjen M. Zulkarnain
* Anggota Komisi: Irjen Jayadi
* Anggota Komisi: Irjen Rahmat Setyadi
Dalam kesempatan tersebut, Isir menegaskan kembali bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggotanya.
Ia menekankan bahwa setiap personel memiliki kewajiban mutlak untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku.
