ABNnews – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memegang hak prerogatif penuh untuk menentukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden jika Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Dua nama usulan dari kepala negara tersebut nantinya akan diserahkan secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih salah satu di antaranya sebagai suksesor mengisi posisi wakil presiden.
“Jadi menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar, kalau misalnya presiden atau wakil presiden itu berhenti, kemudian kalau presiden yang berhenti, yang naik wakilnya. Tapi kalau wakil yang berhenti, presiden memilih,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah di akun YouTube miliknya, dikutip Rabu (11/11/2026).
“Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dicalonkan sebagai pengganti wakil presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR,” sambungnya.
Menurut Mahfud, kewenangan penuh untuk menggodok dan menentukan dua nama calon pengganti tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak ikut campur atau mendesakkan kepentingan untuk memaksakan figur tertentu.
“Soal presiden memilih dua orang itu sudah jangan kita campuri dari sekarang, siapa saja itu urusan presiden lah. Mau presiden berembuk dengan partai, ya silakan partai-partai, gitu,” ujarnya.
Kendati demikian, Mahfud menilai Presiden Prabowo tetap dapat membuka ruang komunikasi serta mendengarkan masukan dari berbagai elemen, mulai dari pimpinan partai politik koalisi, pimpinan organisasi masyarakat (ormas), hingga kalangan civil society. Namun, ia menegaskan bahwa muara keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo.
“Menurut Undang-Undang Dasar ya sebenarnya sepenuhnya hak presiden untuk menentukan dua itu. Tetapi secara etis biasanya, prosedur biasanya kan manggil pimpinan partai dulu ya, biar enak,” ucap dia.
“Lalu pimpinan ormas bisa didengar, civil society didengar, tapi tetap itu di tangan Presiden. Enggak boleh kita memaksakan harus si A, harus si B, harus si C, apalagi sekarang,” pungkasnya.
