ABNnews – Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengungkapkan bahwa pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melampaui ketentuan batas minimal anggota DPR. HMP tersebut kini sudah dikantongi lebih dari 50 tanda tangan anggota dewan lintas fraksi.
Khozin menyebutkan, syarat formal pengajuan HMP yakni minimal diusulkan oleh 25 anggota DPR sudah terpenuhi sejak Selasa (10/11/2026).
“Kalau syarat minimum itu saya cek per hari kemarin sudah melebihi dan itu lebih dari dua fraksi ya, hampir mayoritas, ya delapan fraksilah gitu,” kata Khozin saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Jumlah Pengusul Terus Bergerak Menambah
Khozin menjelaskan bahwa pergerakan dukungan terhadap usulan HMP ini terus bertambah secara dinamis.
Meski demikian, ia menegaskan fokus utama ada pada pemenuhan ambang batas konstitusional agar mekanisme DPR bisa segera berjalan.
“Tapi yang jelas harusnya sih ada terus bergerak ya. Kalau kemarin itu 40 atau 45 atau 50 mungkin bisa lebihlah. Tapi nggak penting banyak, yang penting memenuhi syarat saja kan 25. Nggak butuh banyak,” tegasnya.
Panggilan Nurani dan Ingin Akhiri Polemik
Lebih lanjut, Khozin menekankan bahwa langkah para anggota dewan dalam membubuhkan tanda tangan pengusulan HMP ini murni merupakan panggilan hati nurani. Langkah ini diambil demi memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan perdebatan di masyarakat.
“Jadi kita ingin semangatnya itu satu, ingin menyelesaikan dan menyudahi polemik ijazah ini sesegera mungkin karena banyak agenda lain yang harus kita tuntaskan,” sebutnya.
Sebagai informasi, prosedur pengajuan usul Hak Menyatakan Pendapat diatur resmi dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Berdasarkan Pasal 191, usul HMP wajib diajukan oleh minimal 25 orang anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi sebelum diajukan dalam Rapat Paripurna.
