ABNnews – Pemerintah kini tengah mematangkan opsi pembatasan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite agar tepat sasaran.
Sejumlah bocoran kriteria warga hingga jenis mobil yang terancam dilarang membeli Pertalite pun mulai mengemuka. Lantas, siapa saja yang terdampak dan kapan aturan ini mulai berlaku?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji pembatasan subsidi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Salah satu opsinya adalah melarang warga yang masuk kategori desil 9 dan desil 10 untuk membeli Pertalite.
Skema tersebut dibahas langsung oleh Purbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Purbaya menegaskan, kebijakan ini murni penataan penerima subsidi dan bukan merupakan bentuk kenaikan harga Pertalite. Kelompok desil 9 dan 10 sendiri mencakup 20 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi yang diukur dari pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset.
Selain data kesejahteraan warga, faktor jenis kendaraan yang digunakan juga menjadi pertimbangan utama pemerintah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengisyaratkan bahwa mobil-mobil kelas atas seperti BMW hingga Mercedes-Benz bakal dibatasi dari keran Pertalite. Pemakaian BBM bersubsidi oleh kendaraan mewah dinilai menjadi salah satu pemicu utama ketidaktepatan sasaran subsidi selama ini.
Kendati demikian, pemerintah sejauh ini belum mengetok batasan kapasitas mesin (CC) kendaraan atau kuota jumlah liter per hari/bulan yang secara resmi dilarang. Detail spesifikasi CC dan mekanisme verifikasinya masih terus digodok.
Terkait tanggal pasti pelaksanaannya, pemerintah menyatakan belum menetapkan jadwal resmi kapan aturan pembatasan Pertalite ini diketok.
Purbaya menyampaikan bahwa kebijakan ini masih membutuhkan waktu untuk penyiapan sistem pendukung di lapangan. Penerapannya pun dipastikan tidak secara mendadak, melainkan akan diberlakukan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang menyikapi wacana ini sembari menunggu aturan teknis resmi yang diterbitkan oleh pemerintah.
