ABNnews – Rencana pemerintah memangkas anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan membatasi pembelian Pertalite terancam menemui jalan buntu.
Langkah strategis ini dinilai menghadapi tantangan serius lantaran masih simpang siurnya akurasi data desil kesejahteraan dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya mengingatkan bahwa kebijakan BBM subsidi bukan semata-mata menghitung berapa besar APBN yang bisa dihemat. Kesiapan sistem pendataan dan tingkat kepercayaan publik harus dihitung matang-matang agar tidak memicu gejolak baru.
“Tapi kalau buru-buru terapkan pembatasan Pertalite ketika akurasi penetapan desil kesejahteraan belum full dipercaya dan diterima masyarakat, maka risiko tensi sosial meningkat sangat nyata,” tegas Berly, Jumat (14/8/2026).
Peringatan keras ini menjadi alarm penting di tengah upaya pemerintah membenahi penyaluran subsidi agar tepat sasaran.
Jika masyarakat merasa pemetaan kelas ekonomi tak sesuai fakta di lapangan, kebijakan pembatasan BBM bakal dicap tebang pilih dan tidak adil.
Atas dasar itu, Berly menyarankan agar pemerintah tidak serta-merta menjadikan desil kesejahteraan sebagai satu-satunya penentu syarat pembelian Pertalite. Sebab, masih banyak pekerjaan rumah (PR) administratif yang terbengkalai.
Salah satunya terkait edukasi publik mengenai penetapan desil yang sejatinya dihitung berbasis satu Kartu Keluarga (KK).
“Langkah-langkah (yang bisa dilakukan), sosialisasikan bahwa desil ditetapkan sama untuk satu KK. Permudah proses bagi warga dewasa untuk pisah kartu keluarga dengan orang tua,” ujar Berly.
Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah dinamika kondisi ekonomi warga yang tak statis. Seseorang yang tadinya mampu bisa mendadak jatuh miskin akibat PHK, gulung tikar, atau musibah lainnya.
Sebab itu, pemerintah dituntut menyediakan mekanisme sanggahan atau koreksi data yang ringkas. Warga yang merasa masuk kriteria salah harus diberi ruang memutakhirkan datanya tanpa prosedur yang berbelit-belit.
“Permudah proses dan bukti pengajuan perubahan desil,” seru Berly.
Mekanisme pembaruan data secara real-time ini dinilai vital agar penyaluran subsidi tetap relevan dengan realita ekonomi masyarakat terkini.
Sebagai opsi pembanding, Berly mengusulkan pendekatan lain yang relatif lebih terukur untuk memangkas pembeli Pertalite tanpa melahirkan keributan soal data kemiskinan, yakni memilah dari spesifikasi kendaraan.
Ia mengusulkan pembatasan Pertalite difokuskan pada kapasitas mesin (CC) dan usia pemakaian mobil.
“Batasi mobil CC lebih dari 1.900 dan umur kurang dari 5 tahun beli Pertalite,” terangnya.
Di mata Berly, poin paling sensitif dalam penataan subsidi BBM terletak pada rasa keadilan publik, bukan cuma angka penghematan kas negara.
Publik diyakini bakal legawa menerima aturan sengsara sekalipun asalkan transparan, adil, dan punya ruang koreksi saat terjadi kekeliruan data.
Sebaliknya, situasi berpotensi menjadi liar apabila rakyat merasa diabaikan dan kehilangan hak membeli BBM murah akibat data keliru di tengah kondisi ekonomi yang menghimpit.
“Rakyat siap sama-sama susah. Tapi kalau merasa diperlakukan tidak adil ketika kondisi ekonomi makin sulit, maka bisa bagai hutan kering di era yang mudah tersulut. Semoga tidak terjadi,” pungkas Berly.
