ABNnews – Bentrokan berdarah antara warga Desa Waiburak dan Desa Narasaosina di Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
Koalisi menilai insiden tragis ini berkaitan erat dengan kegagalan negara mengelola sengketa tanah dan mengkritik keras indikasi militerisasi dalam program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Melalui siaran pers resminya di Jakarta pada Selasa (21/7/2026), Koalisi menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa, korban luka-luka, serta kehancuran puluhan rumah warga.
Bentrokan maut yang pecah pada 18 Juli 2026 tersebut merenggut tiga nyawa, melukai sejumlah warga, dan membakar sekitar 20 rumah.
Konflik ini diduga kuat dipicu oleh sengketa batas tanah ulayat dan klaim sepihak atas lokasi rencana pembangunan gerai KDMP, padahal pemerintah sebelumnya telah mensyaratkan lahan harus berstatus bebas sengketa (clean and clear).
Soroti Pelibatan TNI dan Risiko Konflik Baru
Koalisi Masyarakat Sipil menekankan bahwa konflik agraria ini tidak boleh dijawab dengan pendekatan keamanan apalagi penyiapan proyek berwatak komando.
Pelibatan struktur TNI seperti komando teritorial dalam urusan survei lahan, pengamanan, hingga percepatan pembangunan gudang KDMP dinilai sebagai bentuk ekspansi militer ke ruang sipil.
Sorotan Utama Koalisi Sipil:
* Pelanggaran Konstitusi & Hak Adat: Jatuhnya korban jiwa menunjukkan aba-abanya negara dalam deteksi dini dan perlindungan masyarakat hukum adat.
* Beralihnya Otoritas Desa: Pelibatan institusi bersenjata berpotensi menekan musyawarah warga, merusak watak asli koperasi yang sukarela, dan memosisikan sanggahan warga sebagai bentuk pembangkangan.
* Kebangkitan Dwifungsi: Keterlibatan TNI dalam rantai pasok ekonomi desa dikhawatirkan menghidupkan kembali dwifungsi dalam format baru.
Koalisi mendesak kepolisian dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aksi pembunuhan, penganiayaan, serta pembakaran rumah secara adil dan transparan tanpa menjadikan masyarakat adat sebagai kambing hitam.
Selain itu, negara diminta bergerak cepat memulihkan kondisi psikososial, tempat tinggal sementara, jaminan kesehatan, dan pendidikan bagi seluruh warga yang terpaksa mengungsi dari Adonara.
Atas rentetan peristiwa berdarah dan masalah tata kelola ini, Koalisi yang beranggotakan puluhan lembaga swadaya masyarakat (seperti SETARA Institute, Imparsial, KontraS, YLBHI, WALHI, hingga Amnesty International Indonesia) menyampaikan 8 tuntutan mendesak kepada pemerintah:
1. Hentikan Pemanfaatan Lahan Sengketa: Presiden, Kementerian Terkait, dan Pemda diminta segera menyetop pemanfaatan tanah yang masih bersengketa atau diklaim sebagai tanah ulayat untuk proyek KDMP.
2. Usut Tuntas Kekerasan: Kepolisian dan Kejaksaan wajib menjamin penegakan hukum yang imparsial atas peristiwa di Adonara.
3. Pemulihan Hak Korban: Pemerintah wajib memberikan perlindungan, hunian sementara, dan kompensasi layak bagi korban.
4. Pemantauan Independen: Komnas HAM, Ombudsman, dan Komnas Perempuan didesak segera turun tangan melakukan penyelidikan independen.
5. Pengawasan DPR: DPR RI diminta memanggil pihak terkait untuk memeriksa potensi penyalahgunaan anggaran dan tumpang tindih regulasi KDMP.
6. Moratorium Fisik KDMP: Pemerintah pusat didesak menghentikan sementara pembangunan fisik KDMP di area rawan konflik sosial sampai ada audit independen.
7. Tarik TNI dari Fungsi Sipil: Pemerintah dan Panglima TNI diminta meninjau ulang seluruh MoU serta menarik prajurit dari kegiatan pembangunan/pengelolaan koperasi desa.
8. Kembalikan Musyawarah Sipil: Seluruh proses KDMP wajib dikembalikan pada mekanisme musyawarah desa yang demokratis dan bebas intimidasi.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
(SETARA Institute, Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia, HRWG, WALHI, Centra Initiative, Raksha Initiatives, Indonesia RISK Centre, ICW, LBH Jakarta, LBH Pers, DeJure, LBH Masyarakat, ALDP, Public Virtue, ICJR, ELSAM, PBHI, AJI Jakarta, LBH APIK, KPI, LBH Medan, AJI Indonesia)
Narahubung:
– Ardi Manto Adiputra (Imparsial)
– Dimas Bagus Arya (KontraS)
– M. Isnur (YLBHI)
– Al Araf (Centra Initiative)
– Julius Ibrani (Indonesia RISK Centre)
– Parasurama Pamungkas (Raksha Initiatives)
– Teo Reffelsen (WALHI)
